CBA Soroti DAK Muratara Tahun 2020, Berdampak Pinalti?

Baca Juga: Hap! Kevin Sanjaya Puncaki Twitter, Kenapa Ya?

"Padahal, jika dilakukan pembahasan dengan DPRD, maka diyakinkan akan adanya pergeseran separuh dari dana DAK karena akan alot untuk dibahas atau kontradiktif. Sebab, adanya pergeseran dana DAK berpotensi terkena pinalti dari Pemerintah Pusat berupa penundaan serta pemangkasan dana DAK untuk tahun berikutnya," jelas Jajang.

Lanjut dikatakan Jajang, pergeseran dana DAK diduga adanya konspirasi dalam meraup keuntungan.

"Apalagi pergeseran itu terjadi ketika memasuki proses tahapan Pilkada, dengan adanya paksaan untuk dialihkan dana DAK, maka jelas dugaan konspirasi yang melibatkan banyak pihak, dan hal ini dilakukan secara masif oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu, lebih lanjut tidak bisa dijelaskan secara gamblang karena mengenai hak privasi," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Pemkab Muratara menerima dana DAK di pada TA 2020 sebanyak Rp106 miliar dan terealisasi sebesar 99,88% yang terbagi menjadi 3 jenis yakni DAK Reguler, DAK Non Fisik, DAK IPD.

Baca Juga: Dua Pesawat Militer Airbus A400M Dipesan Kementerian Pertahanan

DAK Reguler yang dianggarkan senilai Rp60.513.680.000 terealisasi sebesar 98,17 persen, DAK Non Fisik dianggarkan senilai Rp42.910.288.000 terealisasi sebesar 102,66 persen, DAK IPD dianggarkan senilai Rp2.965.566.000 terealisasi sebesar 94,55 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun, masih ada beberapa belanja kegiatan yang bersumber dari DAK belum terbayarkan senilai Rp13 miliar yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Mungkin teman Anda tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, ya. Terima kasih telah menjadi pembaca setia klikanggaran.com*