Menkeu Purbaya Sindir Dana Pemda Jabar di Bank: Dibilang Bukan Deposito tapi Giro, Malah Lebih Rugi dan Bisa Diperiksa BPK

(KLIKANGGARAN) – Polemik dana pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) yang disimpan di bank kembali jadi sorotan usai pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dan tanggapan keras Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Persoalan bermula dari perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal jumlah dana Pemda di perbankan. Data BI per 30 September mencatat total Rp 233,97 triliun, sementara versi Kemendagri hanya Rp 215 triliun. Selisih tersebut memunculkan dugaan pengendapan dana daerah, termasuk di Jawa Barat.

Gubernur Dedi sebelumnya menyebut dana Pemda Jabar tidak berbentuk deposito, melainkan giro. Namun pernyataan ini justru menuai respons tajam dari Menkeu.

Baca Juga: Skandal SPPG Bekasi Bikin Geger: Kepala Pelayanan Dituding Arogan dan Cabul, Korban Ungkap Pelecehan Berkedok Permintaan Maaf

Purbaya: Simpan di Giro Malah Lebih Rugi

Dalam keterangannya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025, Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Pemda Jabar menempatkan dana dalam bentuk giro bukan solusi yang tepat.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan,” ujar Purbaya.

Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan lemahnya strategi pengelolaan kas pemerintah daerah. Selain berisiko menurunkan efisiensi keuangan, penyimpanan dana publik di giro juga bisa menimbulkan pertanyaan soal dasar kebijakan yang diambil.

“Kenapa ditaruh di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” tambahnya.

Menurut Purbaya, bunga giro yang jauh di bawah deposito justru bisa menyebabkan potensi kerugian bunga yang besar bagi daerah.

Baca Juga: Whoosh: Transparansi Tak Cukup Retorika, Saatnya Audit Forensik dan Reformasi Pengadaan Proyek Nasional

Perbedaan Data BI dan Kemendagri

Menkeu juga menyoroti perbedaan data antara BI dan Kemendagri yang mencapai selisih Rp 18 triliun. Ia menegaskan, Kementerian Keuangan hanya berpegang pada data milik bank sentral karena dianggap paling akurat.

“Nggak ada rencana duduk bareng, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pake data bank sentral aja,” ujar Purbaya.