• Selasa, 24 Mei 2022

BPK Ungkap Belanja Dana Covid-19 Dinkes Muratara Terdapat "Mark Up" Harga

- Rabu, 9 Juni 2021 | 08:32 WIB
images (4)
images (4)


Muratara,Klikanggaran.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  mengungkapkan pemahalan (Mark Up) pembayaran atas Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebesar Rp58.297.500,00. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muratara Tahun 2020, nomor: 33.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021.

Dijelaskan BPK, Dinas Kesehatan Pemkab Muratara pada TA 2020 merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui mekanisme TU.


"Proses pencairan dana melalui dua tahap pencairan yaitu melalui SP2D Nomor 900/0996/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp1.159.110.090,00, dengan realisasi sesuai SP2D TU Nihil Nomor 900/4346/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp1.153.655.545,00 atau 99,53% dari perencanaan, dan dengan SP2D Nomor 900/1413/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp2.020.213.250,00, dengan realisasi berdasarkan SP2D TU Nihil nomor 900/4346/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp1.731.873.250,00 atau 85,73% dari rencana belanja," ujar BPK pada LHP LKPD Muratara TA 2020 seperti dikutip.


BPK menguraikan, paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung.


BPK juga menyebutkan bahwa hasil konfirmasi dengan PPK Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan diketahui pada saat melakukan proses pengadaan PPK tidak membuat atau menganalisis kewajaran harga serta tidak melakukan negosiasi harga. PPK hanya berasumsi bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia merupakan harga yang wajar, sehingga terdapat pemahalan (Mark Up) harga sebesar Rp58.297.500,00.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Marlinda Sari, menuturkan bahwasannya pihak ketiga bersedia mengembalikan kelebihan bayar.


"Pihak ketiga bersedia mengembalikan kelebihan bayar dalam waktu dekat," ujar Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Marlinda Sari, saat dikonfirmasi Klikanggaran.com, Rabu (9-6).


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X