KLIKANGGARAN -- Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waropen pada LRA TA 2024 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp404.006.057.013,00 dengan realisasi sebesar Rp352.322.435.449,00 atau sebesar 87,23% dari anggaran.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 pada Pemkab Waropen, menunjukan hasil reviu dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban pencairan anggaran melalui mekanisme SP2D UP/TU/LS pada 40 SKPD menunjukkan terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa pada dua SKPD yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp18.506.340.000,00 pada Sekretariat Daerah, dan Rp16.648.326.494,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh BPK, dokumen bukti pertanggungjawaban pada dua SKPD tersebut belum diperoleh dari Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran telah meminta ke masing-masing Pelaksana Kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah terima, namun bukti-bukti pertanggungjawabannya belum diserahkan.
Permasalahan tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak dapat diyakini kewajarannya dan ketepatan peruntukannya sebesar Rp35.154.666.494,00.
Artikel Terkait
DPR Desak Pemda Segera Serap Dana Mengendap Rp234 Triliun agar Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
DPR Kritik Keras Penurunan Biaya Haji 2026 Hanya Rp1 Juta, Singgung Kinerja Kemenhaj dan Dugaan Bancakan Anggaran
Perkembangan Baru Polemik Utang Kereta Cepat: AHY Pastikan Negara Hadir dan Siapkan Restrukturisasi
Prabowo Tegaskan Tanggung Jawab atas Utang Whoosh: Jangan Khawatir, Jangan Dipolitisasi
Prabowo Kucurkan Rp5 Triliun untuk 30 Rangkaian Kereta Baru, Target Selesai dalam Setahun
ICW Soroti Utang Rp116 Triliun Whoosh: Pemerintah Dinilai Kurang Matang, “Kok Baru Ribut Sekarang?”
Inilah Alasan Bos BGN Minta Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun ke DPR, Diingatkan Soal Mekanisme dan Janji Bereskan Gaji Telat
Inilah Alasan Kementerian/Lembaga (K/L) Kembalikan Dana Rp3,5 Triliun: Serapan Lemah, Belanja Daerah Lambat, dan APBN Baru Terserap 54,1%
Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Ini Kata Menkeu Purbaya: Masih Dikaji, Pemerintah Nilai Produktivitas dan Beban Fiskal 2026
DPR Sentil Penerimaan Pajak Neto Anjlok: Harris Turino Peringatkan Ruang Fiskal 2026 Terancam Makin Tertekan