• Rabu, 26 Januari 2022

Kebijakan Privatisasi BUMN, Porsi Saham Persero, dan Catatan untuk Para Hakim Konstitusi

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 17:22 WIB
Persero yang tidak dapat diprivatisasi dan porsi saham (Dok.pexels.com/MarkusWinkler)
Persero yang tidak dapat diprivatisasi dan porsi saham (Dok.pexels.com/MarkusWinkler)

Bahkan, menurut pendapat hakim konstitusi Saldi Isra sejauh dan dipandang dilakukan dalam koridor dimaksud, norma dalam Pasal 77 huruf c dan d UU Nomor 19 Tahun 2003 tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Menarik untuk dicermati adalah pernyataan wakil pemerintah soal posisi anak sampai cucu-cicit perusahaan BUMN, apabila privatisasi atau penjualan saham anak-cucu perusahaan bukanlah menjual saham induk perseroan BUMN. Benarkah logika ini, dan langkah privatisasi anak-cucu perusahaan sesuai dengan koridor hukum dan norma Pasal 77 huruf c dan d yang dimaksud oleh MK tersebut?

Baca Juga: Pakar: Putusan MK Soal Remisi Narapidana Sejalan dengan Nilai HAM

Pertanyaan substansi bagi hakim MK yang berpendidikan tinggi melalui logika sederhana, yaitu apakah anak-cucu sampai cicit perusahaan BUMN bisa didirikan atau lahir tanpa induk perusahaan? Bagaimana halnya harta kekayaan (asset) milik induk BUMN yang berada pada anak, cucu dan cicit perusahaan?

Kalau anak perusahaan BUMN dijual karena bukan BUMN itu sendiri, lalu dari mana operasi BUMN yang sebelumnya adalah induk menghasilkan kinerja keuangannya, sementara dukungan operasi selama ini berasal dari anak, cucu dan cicit perusahaan.

Saham Induk-Anak Dan Laba

Sesat pikir hakim MK yang lain terkait Putusannya menolak uji materi hukum FSPPB yaitu soal setelah anak perusahaan BUMN diprivatisasikan. Pernyataan MK, bahwa "tidak ada larangan" privatisasi anak perusahaan BUMN karena tidak menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara sesungguhnya ahistoris dan absurd.

Baca Juga: Ingat ! Allah Tak Pernah Salah Meletakkan Luka, Allah Always With You

Jika hakim MK belajar pada sejarah kolonialisme Belanda yang dimulai oleh misi dagang VOC, maka VOC saat itu telah berhasil mengatur jalannya pemerintahan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia).

Langkah kehilangan penguasaan negara itu dapat dilakukan dengan penguasaan sektor ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, salah satunya adalah sektor energi. Anak perusahaan BUMN saat ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan norma dan koridor hukum yang mengaturnya, termasuk terminologi kepemilikan saham dan pembagian laba atau keuntungan (dividen).

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menikah atau Tidak Menikah?

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:03 WIB

Melepas Keriuhan, Menyambut Keheningan

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:27 WIB

Pemikiran Gus Dur dalam Pergerakan PMII

Kamis, 30 Desember 2021 | 19:39 WIB

Relasi Sinergis Nahdlatul Ulama-Partai Gerindra

Minggu, 19 Desember 2021 | 12:42 WIB

Jangan Stigma Negatif Pesantren

Sabtu, 11 Desember 2021 | 21:25 WIB

Mengulik Makna Selangkangan

Senin, 6 Desember 2021 | 17:28 WIB

Pentingnya Perencanaan Tenaga Kerja di Perusahaan

Jumat, 19 November 2021 | 18:32 WIB
X