• Selasa, 30 November 2021

FITRA: Tolak Tax Amnesty Jilid II sebab Punya Potensi Menghamparkan Karpet Merah buat Pengemplang Pajak

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 13:42 WIB
Sekjen FITRA, Misbah Hasan (Dok. Misbah Hasan)
Sekjen FITRA, Misbah Hasan (Dok. Misbah Hasan)

Jakarta, Klikanggaran.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menjelaskan bahwa Pemerintah dan DPR telah sepakat mendorong RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke sidang paripurna untuk dijadikan Undang-undang. Salah-satu kebijakan yang disepakati adalah Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sekretaris Jendral (Sekjen) FITRA, Misbah Hasan, menuturkan bahwasannya konsep dari program tersebut hampir sama dengan Tax Amnesty (TA) tahun 2016 dimana orang yang selama ini tidak membayar pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan dan dikenakan tarif khusus, bahkan di kebijakan yang baru tarifnya bisa lebih besar yaitu mencapai 12,5% hingga 30%.

"Jika kita mengevaluasi Tax Amnesty tahun 2016, tindak lanjut dari pelapor (Wajib Pajak luar negeri) masih lemah. Sebab, berdasarkan Risalah Rapat DPR RI saat itu menyebutkan tujuan TA adalah menarik kembali dana Rp11.300 triliun milik WNI yang diparkir di luar negeri. Ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, justru repatriasi dana WNI di luar negeri tidak maksimal sama sekali," ujar Sekjen FITRA, Misbah Hasan, melalui keterangannya, Jumat (1/10).

Baca Juga: Pj Sekda PALI Sambut Baik Tanggapan Positif dari Pemkab Muara Enim

FITRA mencontohkan bahwa dana WNI di Singapura tidak berhasil ditarik karena Singapura tidak punya perjanjian ekstradisi. Selain itu, posisi tawar pemerintah begitu lemah untuk menarik dana yang terparkir di luar negeri, hal ini diakibatkan dari lemahnya aspek perjanjian bilateral dan politik bilateral.

"Alih-alih menarik kembali dana WNI di luar negeri, Tax Amnesty malah menyasar ke Wajib Pajak dalam negeri dari mulai UMKM sampai pensiunan. Sehingga bisa dikatakan jika program ini diberlakukan lagi maka akan berpotensi tidak efektif dan cenderung memberikan karpet merah bagi pengemplang pajak," jelas Misbah.

Menanggapi hal tersebut, sambung Misbah, ada lima alasan FITRA menolak tegas pengampunan pajak berkedok program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: 

Baca Juga: Feri Kurniawan: Sebaiknya Semua Terkait Hibah Masjid Sriwijaya Ditersangkakan

"Jika pemerintah melakukan kebijakan tersebut maka pemerintah akan menurunkan citra di mata wajib pajak yang lainnya, apa lagi jarak antara TA 2016 dengan program ini relatif dekat," ungkapnya

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X