Baca Juga: Jokowi Tak Dijemput Pejabat saat Pulang ke Tanah Air, Sekretariat Presiden Berikan Penjelasan
d. Menyempurnakan SIMPAD secara berkala diantaranya dengan memasukkan dokumen pendukung SPTPD sebagai syarat Wajib dalam pelaporan pajak restoran; dan memberikan notifikasi kepada WP yang sudah melapor namun belum menyetor kewajiban pajaknya.
Atas rekomendasi BPK tersebut, Bupati menyatakan akan memerintahkan kepala Bapenda untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK selama 60 hari setelah LHP diterima.*
Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.
Artikel Terkait
Pemkab Bekasi Tambah Rp158 Miliar Anggaran Penanganan Covid-19
Database PBB-P2 Pemkab Bekasi Bermasalah, SPPT Sebesar Rp5,4 Miliar Berpotensi Tidak Tertagih
Pemungutan PPJ Pemkab Bekasi Tidak Sesuai Ketentuan, Ada Potensi Kekurangan Penerimaan Hampir Rp1 Miliar
Bupati Belum Susun Juknis, Pemkab Bekasi Berpotensi Kehilangan Penerimaan Pajak Reklame
Tidak Optimal dalam Pengendalian, Data Transaksi Usaha WP Pemkab Bekasi Tidak Akurat
PPKM Kabupaten Bekasi Turun ke Level 1, Ada 22 Aturan PPKM Level 1 di Kabupaten Bekasi yang harus dipatuhi
Pengelolaan Pajak Hotel Pemkab Bekasi Belum Sesuai Ketentuan, Piutang Rp1 M Berpotensi Tidak Tertagih
Pengelolaan IMB Bermasalah, Pemkab Bekasi Kurang Penerimaan Retribusi atas 5 Bangunan Pabrik
Wakil Bupati Bekasi: Baru Dilantik Kok Malah Sowan Ke Elite Parpol, Fokus Kerja atau Fokus Mencari Relawan?
HMI Bekasi Datangi KPK, Mereka Lapor dugaan adanya Suap dalam Pilwabub Bekasi