Pengelolaan IMB Bermasalah, Pemkab Bekasi Kurang Penerimaan Retribusi atas 5 Bangunan Pabrik

KLIKANGGARAN – Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi pada TA 2019 dan TW III TA 2020 menganggarkan pendapatan retribusi IMB masing-masing sebesar Rp130.000.000.000,00 dan Rp110.000.000.000,00.

Anggaran pendapatan Pemkab Bekasi telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp83.148.903.375,00 dan Rp62.306.798.343,00 atau 63,96% dan 56,64%.

Pemeriksaan atas proses perhitungan IMB Pemkab Bekasi dilakukan secara uji petik terhadap 5 IMB yang telah diterbitkan senilai Rp7.933.756.222,00. Prosedur pemeriksaan yang telah ditempuh antara lain: reviu dokumen, pengujian ke lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Job Fair Offline Akan Digelar Awal Desember, Para Pencari Kerja, Yuk, Siapkan Dokumen-Dokumen Penting

Hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen atas sartek dan perhitungan retribusi IMB Pemkab Bekasi yang dilakukan oleh DCKTR serta DPMPTSP menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemkab Bekasi belum menetapkan tarif retribusi IMB secara periodik

b. Pembangunan gedung dan bangunan pada lima lokasi kawasan pabrik tidak sesuai dengan IMB yang ditetapkan

Baca Juga: Aset Tanah Belum Didukung Sertifikat, Ada Bangunan Pemkab Kotawaringin Timur di Tanah Milik PT Inhutani III

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Tarif retribusi yang ditetapkan belum sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. Terdapat kekurangan penerimaan retribusi IMB sebesar Rp665.163.537,23 (Rp61.849.437,90 + Rp45.865.548,93 + Rp136.591.211,40 + Rp371.960.355,00 + Rp48.896.984,00) atas lima bangunan pabrik dari kesalahan perhitungan dan bangunan yang belum diajukan.

Baca Juga: Antonio Conte Senang Kembali ke Liga Inggris, Ditunjuk sebagai Pelatih Kepala Tottenham Hotspur Gantikan Nuno

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala DCKTR dan DPMPTSP belum meninjau tarif retribusi secara periodik; dan