KLIANGGARAN – Perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi, Rabu 30 November 2021 melaporkan dugaan suap proses pemilihan wakil bupati, Pilwabup Bekasi ke KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ketua HMI Bekasi, Budi Nasrullah seperti dilaporkan antaranews.com Nasrullah menjelaskan proses pemilihan hingga penetapan Wakil Bupati Bekasi, banyak aturan yang sengaja dilanggar.
Nasrullah menjelaskan, laporan dan dokumen pendukung telah diserahkan kepada KPK pada pukul 14.29 WIB, rabu 3 November 2021. Laporan tersebut dicatat dengan nomor surat Istimewa/B/HMI/IV/1443.
Baca Juga: Ruselli Hartawan Belum Mampu Kalahkan Busanan, Tidak Lolos ke Babak kedua Hylo Badminton Open 2021
HMI Bekasi beralasan, pelaporan dilakukan karena pihaknya menduga telah terjadi praktik suap menyuap di lingkaran Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta DPRD Kabupaten Bekasi.
"Awalnya proses politik itu ditolak Kemendagri dan Pemprov Jabar karena dinilai inkonstitusional, cacat prosedur namun kini produk itu malah dilantik. Kami minta KPK menelusuri dugaan politik uang dalam pengangkatan jabatan tersebut," kata Nasrullah dikutip dari antaranews.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan laporan kasus dugaan suap yang disampaikan HMI Cabang Bekasi telah diterima oleh bagian persuratan KPK.
Baca Juga: Rachel Vennya Tersangka Kasus Kabur dari Karantina, Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta
"Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sudah diterima laporannya oleh bagian persuratan KPK," katanya.
Artikel Terkait
Buntut Raker KPK di Hotel Bintang 5, Novel Baswedan dan Nurul Ghufron 'Memanas'
Datangi KPK, Sejumlah Massa Minta Proyek Yang Dikerjakan PT SSN di Muratara Ditelusuri
Perkembangan OTT Muba, KPK Periksa Tujuh Pegawai PT SSN, Berikut Nama-Nama Mereka
Maraton, Giliran Tujuh PNS Pemkab Muba Diperiksa KPK, Total Lebih Dari 30 Saksi Yang Mintai Keterangan
Lebih 30 Orang Diperiksa KPK, Kini Giliran Lima Pejabat dan Ajudan Bupati Muba Yang Dimintai Keterangan