• Rabu, 29 Juni 2022

Membedah AD ART yang Dijadikan Modus PP KPI Klem 'Bukan Pelaut Anggota' Lagi

- Senin, 27 Desember 2021 | 13:16 WIB
Membedah AD ART PP KPI yang klaim 'Bukan Pelaut Anggota' Lagi (Dok.klikanggaran.com/TeddyS)
Membedah AD ART PP KPI yang klaim 'Bukan Pelaut Anggota' Lagi (Dok.klikanggaran.com/TeddyS)

Hal ini perlu diperkenalkan lebih awal, utamanya menyoroti nama Mathias Tambing yang mendampingi Barce Pinontoan dalam kepengurusan KPI Cabang Tanjung Priok. Itu konon dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi dari PP KPI yang diajukan oleh Ketua bidang Organisasi KPI Daulat Sidabutar, SH. setelah Mathias Tambing gagal jadi kandidat Ketua KPI Cabang Sunda Kelapa dan oleh Daulat Sidabutar dengan beralasan punya potensi lalu ditunjuk untuk duduk dalam kepengurusan KPI Cabang Tanjung Priok.

Kita mulai dari ART KPI Pasal 6 huruf c. hal keanggotaan berakhir, disebutkan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran berturut-turut selama jangka waktu 2 tahun; Pasal 23 angka 1 ART KPI hal PP KPI, disebutkan tidak dibenarkan merangkap jabatan organisasi secara vertikal.

Baca Juga: Perkembangan Omicron di Indonesia, Ada Tambahan 27 Kasus, Mereka Baru Pulang dari Luar Negeri, Total 46 Kasus

Pasal 26 angka 2 ART KPI hal susunan kepengurusan PP KPI, disebutkan terdiri dari unsur Ketua Umum (Presiden KPI), 3 Ketua, Sekretaris Umum (Sekjen) dan Sekretaris. Catatan : Tidak ada jabatan Bendahara.

Pasal 40 angka 1 ART KPI hal persyaratan pengurus, disebutkan PP KPI adalah pelaut dengan masa layar sekurang-kurangnya 10 tahun dan masih aktif sebagai anggota KPI. Serta pernah aktif/menjabat/duduk dalam kepengurusan KPI ditingkat pusat atau cabang sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

Terakhir mengutip Pasal 44 angka 2 dan 3 ART KPI hal keuangan, disebutkan keuangan dan harta kekayaan organisasi disimpan di Bank atas rekening KPI masing-masing tingkatan, dan kekayaannya organisasi tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Mari kita bedah AD/ART 2001 hasil reformasi KPI tahun 1999 itu dengan persandingan UU SP/SB. Pasal 6 ART KPI hal keanggotaan berakhir hanya karena tidak memenuhi kewajiban membayar iuran berturut-turut selama jangka waktu 2 tahun, sedangkan di Pasal 17 ayat (1) UU SP/SB hanya berbunyi pekerja/buruh (pelaut) berhenti sebagai anggota SP/SB (KPI) dengan pernyataan tertulis.

Baca Juga: BMKG Sumsel Beri Peringatan Dini terhadap 9 Daerah, Waspadai Hujan Lebat, Kilat Disertai Angin Kencang

Maka klem "Bukan Pelaut Anggota" lagi berdasarkan AD/ART KPI menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU SP/SB. Pertanyaannya muncul, AD/ART KPI itu lebih rendah kedudukannya dan berada dibawah UU SP/SB, kenapa PP KPI yang dikendalikan oleh Mathias Tambing itu terus menerus menjustifikasi pembenarannya untuk memenuhi kepentingan sahwat kekuasaannya di KPI?

Hasoloan Siregar mengatakan, padahal alasan itu menyimpang dari ketentuan UU SP/SB serta menguburkan hak kedaulatan pelaut dan hak demokrasinya di organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI, jelas melanggar hak asasi manusia dan membenamkan rasa keadilan pelaut anggota yang sejak berdirinya KPI dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia. Bukan dibentuk yang bukan dari luar profesi pelaut seperti nama Mathias Tambing yang berkuasa di organisasi KPI sejak 2001 sampai saat ini.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

23 Juni 2022, UTBK dan Masa Depan NU

Kamis, 23 Juni 2022 | 08:22 WIB

Dilema Puan Menjadi Presiden

Kamis, 21 April 2022 | 04:39 WIB

Kios SIAPkerja (Kasus BPVP Kabupaten Sidoarjo)

Rabu, 13 April 2022 | 13:33 WIB

Konsep Frasa Crazy Rich dan Orang Kaya

Selasa, 29 Maret 2022 | 16:48 WIB

Mandalika dan Penciptaan Lapangan Kerja

Selasa, 29 Maret 2022 | 13:06 WIB
X