Creeping Privatization atau Privatisasi Merangkak di PLN

Akan tetapi, nanti setelah kebijakan Menteri BUMN sesuai SK No. 352/MBU/10/2021 tentang Pembentukan Sub Holding PLN direalisasikan, maka Kompetisi Penuh Kelistrikan (MBMS) akan terjadi karena subsidi listrik tidak ada lagi. Sehingga berakibat melejitnya tarip listrik. Selanjutnya PLN Jawa-Bali akan dibubarkan dan PLN Luar Jawa-Bali akan diserahkan ke Pemda masing-masing!

Kejadian ini merupakan "grand scenario" WB, ADB, IMF dalam "The Power Sector Restructuring Program "(PSRP) 1998 yang dijiplak menjadi "The White Paper" di atas. Dan, dijadikan Naskah Akademik UU Ketenagalistrikan yang dibatalkan MK, namun dihidupkan lagi ke dalam Cluster Ketenagalistrikan UU No 11/2020 Cluster Ketenagalistrikan.

Semua itu bisa berlangsung dengan peran "konspirasi" DPR RI dan oknum pejabat setingkat Menko/Menteri, guna membuat aturan-aturan sekaligus ikut "bermain" di dalamnya.

Baca Juga: Gunung Semeru Meletus, Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Kesimpulan:

Istilah-istilah seperti privatisasi, Unbundling, mekanisme pasar bebas, MBMS dan lain-lain, yang tahun 2000-an ramai menjadi perbincangan dan demo SP PLN, saat ini semua istilah-istilah itu bagaikan hilang ditelan bumi. Padahal secara riil terjualnya PLN sudah terjadi di depan mata kita!

Semua itu terjadi karena privatisasi PLN berlangsung dengan strategi "CREEPING PRIVATIZATION" atau Privatisasi Merangkak.

Semuanya memerlukan dana ratusan triliun yang berasal dari hutang Luar Negeri guna membiayai "Pencitraan" seperti ini.

Baca Juga: SKB CPNS Luwu Utara Resmi Berakhir, Sepasang Suami Istri Raih Nilai Tertinggi Kedua

Dan, penikmat uang ratusan triliun itu adalah si "Peng Peng" (Penguasa Pengusaha) yang berjasa “mengobrak-abrik" PLN selama ini!