• Selasa, 18 Januari 2022

Hindari Potensi Kerugian Negara, KPK Dorong PT PLN Sertifikasi Aset Tanahnya

- Selasa, 7 September 2021 | 22:28 WIB
PLTP Kamojang tetap andal hasilkan energi bersih 375 MW untuk Indonesia (Instagram/@pln_id)
PLTP Kamojang tetap andal hasilkan energi bersih 375 MW untuk Indonesia (Instagram/@pln_id)


Jakarta, Klikanggaran.com - Pada rapat monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi tanah PT PLN di Provinsi Bali secara daring pada Senin, 6 September 2021, salah satunya membahas untuk menghindari atau potensi kerugian negara pada PT PLN (Persero). Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong untuk segera melakukan sertifikasi aset tanahnya.

“Terkait tindak pidana korupsi yang terkait dengan manajemen aset, yang kami lihat potensinya di antaranya penggelapan aset tanah dan penyalahgunaan kewenangan untuk mengalihnamakan aset. Kami sudah menemukan beberapa dan kerugian negara terkait aset tidak sedikit,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Budi Waluya, melalui keterangannya seperti diterima, Selasa (7-9).

Budi juga mengingatkan tentang banyaknya temuan hasil audit BPK terkait aset. Untuk itu, kata Budi, PLN perlu segera menindaklanjuti saran rekomendasi yang diberikan agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya.

Baca Juga: Pemprov Sumsel dan Pemkot Lubuklinggau Tandatangani MoU Pemanfaatan Aplikasi GIWANG

Dilain sisi, Direktur Bisnis Regional Jawa-Madura-Bali PT PLN, Haryanto WS, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK yang telah membantu untuk kemajuan dalam sertifikasi aset tanah PLN.

PLN akan terus berkomitmen untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti Negara yang dikelola oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Haryanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Bali, Ketut Mangku, menyampaikan perlunya konsolidasi data antara BPN dengan PLN. Misalnya, kata Ketut, tahun 2021 ini target ada 484 bidang yang akan disertifikasi, sedangkan dari catatan PLN hanya terdapat 278 bidang untuk keseluruhan 8 Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga: Bupati Ratna Machmud Meletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Ar-Rohman

Ketut memaparkan dari 278 bidang target, PLN mendaftarkan sebanyak 136 bidang. Dari 136, sudah dilakukan pengukuran sebanyak 119 bidang. Setelah berproses Peta Bidang Tanah, sidang panitia, SK Hak, telah terbit sertifikat untuk sebanyak 79 bidang. Sisanya masih cukup banyak yaitu 199 bidang.

Merespon kondisi tersebut, BPN menyatakan kesiapannya memfasilitasi proses percepatan sertifikasi aset tanah negara baik itu K/L, pemda, maupun BUMN baik dengan anggaran PTSL maupun mandiri dari pemohon.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ponsel BlackBerry Kehilangan Semua Fungsionalitas

Minggu, 2 Januari 2022 | 08:38 WIB

Erick Thohir Ikut Nimbrung Soal Toilet di SPBU Pertamina

Selasa, 23 November 2021 | 14:33 WIB

Lima Pesawat N-219 PT DI Dibeli Sejumlah Kader NU

Jumat, 12 November 2021 | 13:53 WIB
X