• Rabu, 29 Juni 2022

Komisi VII DPR RI Cek Kebenaran Rilis BPSK Terkait ULP PLN Lubuklinggau

- Senin, 22 Maret 2021 | 12:40 WIB
Yulian Gunhar
Yulian Gunhar


Jakarta,Klikanggaran.com - Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H. Yulian Gunhar SH, MH, mengecek kebenaran pengaduan konsumen yang melaporkan ULP PLN Lubuklinggau ke BPSK Lubuklinggau atas adanya biaya administrasi guna menggeser tiang listrik.


"Kita kroscek dulu kebenarannya, saat ini  masih dikroscek ke General Manager (GM) Palembang [UIW S2JB]," ujar Gunhar saat dikonfirmasi Klikanggaran.com, Senin (22-2).


Sebelumnya, Kamis, 18 Maret 2021, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau, Nurus Sulhi, dalam rilisnya menjelaskan bahwa laporan konsumen tersebut terkait dengan Indikasi pemasangan tiang listrik tanpa izin dalam area hak privat tanah warga masyarakat dan bukan berstatus hukum Daerah Milik Jalan (DMJ).


“Mengakibatkan warga berpotensi mengalami kerugian. Dikarenakan Posisi tiang listrik pada area hak privat, dimana pada lokasi tanah dalam kegiatan pembangunan rumah, menyebabkan kendaraan pribadi pelapor/konsumen tidak dapat masuk pada halaman tanah/rumah,” ujar Nurus Sulhi melalui keterangan tertulisnya.


Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa upaya Pelapor/Konsumen untuk meminta bantuan PLN ULP Lubuklinggau guna menggeser tiang listrik dimaksud tidak berhasil, disebabkan adanya permintaan dana berupa biaya administrasi dan jasa vendor untuk pemindahan tiang listrik yang cukup besar dan sangat tidak disanggupi oleh pelapor/konsumen.


Sampai berita ini diterbitkan, Klikanggaran.com telah menghubungi General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB), Bambang Dwiyanto, dan Vice President Public Relations PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, namun belum memberikan tanggapan.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Minyak Mentah Rusia Lebih Banyak Diimpor Uni Eropa

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:40 WIB
X