• Selasa, 29 November 2022

KPAI Apresiasi Pemerintah Indonesia karena Buka Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri

- Minggu, 5 Juni 2022 | 13:06 WIB
KPAI Apresiasi Pemerintah Indonesia Yang Buka Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri  (Dok. Istimewa)
KPAI Apresiasi Pemerintah Indonesia Yang Buka Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri (Dok. Istimewa)

KLIKANGGARAN -- Dalam siaran Persnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengwasan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi pengunsi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Lebih lanjut, KPAI juga mengungkapkan bahwa atas dasar kemanusiaan dan sebagai negara pihak yang menandatangani Konvesi Hak Anak, maka pemerintah Indonesia memenuhi hak atas pendidikannya.

Berikut Siaran Pers lengkap terkait KPAI Apresiasi Pemerintah Indonesia Yang Buka Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri.

Baca Juga: Pemotongan Insentif Nakes dan Najang Kesehatan TA 2020 dan 2021 pada RSUD dan Puskesmas DKI Jakarta Bermasalah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri sejak tahun 2019 sampai 2022. KPAI merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Nasional yang SK Pengangkatannya di tandatangani oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat melalui KemendikbudRistek maupun 9 (Sembilan) Pemerintah Daerah yang wilayahnya ada pengungsi luar negeri untuk berkomitmen memenuhi Konvensi Hak Anak (KHA), khususnya pemenuhan Hak atas pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri patut diapresiasi, karena sebenarnya Pemerintah Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi (1951), jadi Indonesia bukan negara pihak dan tidak berkewajiban menangani pengungsi luar negeri. “Namun, atas dasar kemanusian dan sebagai negara pihak yang menandatangani Konvesi Hak Anak, maka Pemerintah Indonesia memenuhi hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri yang transit di Indonesia”, ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI.

Pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri didasarkan pada Surat Edaran Sesjen Kemdikbud RI No. 752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri. “Sejak keluarnya SE tersebut, sudah banyak anak-anak pengungsi luar negeri yang mendapat ha katas pendidikan di sekolah formal, hal ini juga menjadi citra baik bagi pemerintah Indonesia di dunia internasional’, ungkap Retno.

Baca Juga: Berikut Link Video Kerinduan dari Seorang Ibu kepada Eril, Atalia : Cuma Rindu

Dalam SE tersebut, anak-anak pengungsi luar negeri yang bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta hanya mendapatkan surat keterangan hasil belajar, bukan ijasah. Pembiayaan pendidikan juga ditanggung IOM Indonesaia, bukan APBN maupun APBD. Selain itu, anak-anak pengungsi luar negeri yang bersekolah di sekolah negeri, harus mendaftar pasca PPDB (Pendaftaran peserta Didik Baru) karena mereka hanya bisa mengisi kursi kosong ketika PPDB usai digelar. Anak-anak pengungsi tersebut mendaftar dengan menggunakan nomor status pengungsi yang dikeluarkan UNHCR, karena tidak mungkin memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program Bakti BUMN PT Pelindo Jasa Maritim Kian Terasa

Jumat, 30 September 2022 | 14:37 WIB
X