(KLIKANGGARAN) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi jangka panjang pemerintah dalam mendorong Indonesia naik kelas menuju negara berpendapatan tinggi.
Dalam paparannya, target pertumbuhan 8 persen disebut sebagai batas minimum untuk membuka peluang mencapai status negara maju.
Berbicara pada acara Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta, Kamis, 20 November 2025, Menkeu menegaskan pendekatan pertumbuhan tersebut merujuk pada sejumlah teori ekonomi, termasuk gagasan Sumitro Djojohadikusumo.
Menurut Purbaya, percepatan ekonomi yang agresif wajib dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.
“Kalau kita menjadi negara maju, kurang (dari) 8 persen itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun baru ada harapan kita menjadi negara maju,” ucapnya.
Ia menambahkan, orientasi jangka panjang ini menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang fiskal maupun pembangunan nasional.
Kaitkan Perlambatan Ekonomi dengan Lonjakan Demonstrasi
Dalam penjelasannya, Menkeu juga menyinggung gejolak sosial yang terjadi pada Agustus 2025. Ia menyebut aksi-aksi demonstrasi saat itu selaras dengan kondisi ekonomi yang sempat menurun.
“Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana?” tuturnya.
“Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat entah sengaja entah enggak sengaja saya enggak tahu secara terus ya,” lanjutnya.
Purbaya menilai stabilitas sosial sangat dipengaruhi daya beli dan optimisme ekonomi masyarakat, sehingga menjaga momentum pertumbuhan menjadi keharusan.
Sumitronomics Jadi Fondasi Kebijakan Struktural
Artikel Terkait
Rocky Gerung Sentil Menkeu Purbaya soal Penyesuaian TKD: “Menahan Anggaran Daerah Bertentangan dengan Keadilan Sosial”
Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Q3 2025, Menkeu Purbaya Sebut Buah Sinergi Fiskal dan Moneter, Prabowo Ingatkan Jaga Momentum
19 Ribu Balpres Ilegal Terbongkar: Menkeu Purbaya Stop Pembakaran, Pilih Cacah Ulang Demi Hemat Rp12 Juta per Kontainer
BAM DPR Soroti Data Impor: Thrifting Hanya 0,5 Persen, Pedagang Minta Menkeu Purbaya Tak Terapkan Larangan Total
Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Ini Kata Menkeu Purbaya: Masih Dikaji, Pemerintah Nilai Produktivitas dan Beban Fiskal 2026