Ini Tanggapan Menkeu Purbaya hingga Otorita IKN Soal Media Asing yang Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu

(KLIKANGGARAN) – Pemerintah Indonesia merespons pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berisiko menjadi ‘kota hantu’.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diselesaikan sesuai rencana pemerintah.

“Dengan segala upaya kami bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan,” ujar Basuki Hadimuljono pada Selasa, 4 November 2025.

Baca Juga: Fasilitasi Warganya Urus Dokumen Kependudukan, Kadis Dukcapil Luwu Utara Puji Kades Muktijaya

Basuki Tegaskan Pembangunan IKN Sesuai Jadwal

Basuki menjelaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah.

Perpres tersebut memuat tahapan rinci agar IKN dapat resmi berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

“Dengan terbitnya Perpres 79 ini sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di belakang Perpres,” imbuhnya.

Baca Juga: Audiensi dengan Menteri Pertanian, Bupati Andi Rahim Usulkan Penanaman Sawit 10 Ribu Haktare di Luwu Utara

Mantan Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo itu juga menyebut Perpres 79/2025 merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan IKN. Ia menambahkan, proyek-proyek vital seperti hunian ASN dan fasilitas pemerintahan terus dikerjakan di kawasan inti.

Media Asing Soroti Risiko ‘Kota Hantu’

Pernyataan Basuki tersebut menjadi tanggapan langsung terhadap artikel The Guardian bertajuk “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’” yang terbit pada 29 Oktober 2025.

Media tersebut menyoroti lambatnya progres pembangunan dan minimnya aktivitas di kawasan IKN, sehingga menilai proyek itu berpotensi terbengkalai.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena sebagian besar proyek strategis nasional masih berjalan sesuai rencana dan berada dalam pengawasan Otorita IKN.

Baca Juga: Luwu Utara Terima Bantuan Perluasan Tanaman Kakao 2.500 Hektare