Melirik Data Pemkot Bekasi, Ini Masalah yang Terjadi pada Bagian Pajak

KLIKANGGARAN – Untuk diketahui, Pemerintah Kota atau Pemkot Bekasi telah mengatur hal-hal mengenai pengelolaan pajak daerahnya. Antara lain melalui Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan per jenis pajak.

Peraturan Walikota tersebut mengatur terkait tata cara penagihan pajak terutang. Hasil analisa menunjukkan, Pemkot Bekasi belum sepenuhnya mengimplementasikan tata cara penagihan pajak terutang.

Hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Kepala Bapenda Pemkot Bekasi belum tertib terkait penagihan pajak. Misalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran.

Baca Juga: Cerita Mistis di Bali : Tidak Semua Cenayang Pemberani, Saya Salah Satunya

Diketahui, Kepala Bapenda Pemkot Bekasi belum menerbitkan surat paksa dalam waktu paling singkat 21 hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak.

Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan per jenis pajak menyatakan bahwa untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Maka, Kepala Bapenda Pemkot Bekasi menerbitkan STPD.

Baca Juga: Tewasnya Novia Widyasari, Habiburokhman: Randy Bagus Harus Dijerat Pasal Berlapis

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan penetapan tagihan pajak daerah menginformasikan beberapa hal.