• Selasa, 25 Januari 2022

Pemanfaatan Aplikasi Pajak Pemkot Bekasi yang Tidak Andal, Berisiko Terjadi Penyalahgunaan Sistem

- Jumat, 12 November 2021 | 13:39 WIB
Masalah Pemanfaatan Aplikasi Pajak Pemkot Bekasi (Dok.bekasikota.go.id)
Masalah Pemanfaatan Aplikasi Pajak Pemkot Bekasi (Dok.bekasikota.go.id)

KLIKANGGARAN – Untuk diketahui, terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak daerah pada Pemkot Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi). Pertama self assessment system dan kedua official assessment system.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di Pemkot Bekasi yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Sedangkan official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di Pemkot Bekasi yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Baca Juga: Duh, 4,1 Miliar Penyertaan modal BUMD Sumsel, PT SAI Habis Dalam Waktu Singkat?

Dalam proses pengelolaan pajak daerah, Pemkot Bekasi telah memanfaatkan aplikasi. Khusus pengelolaan pajak daerah self assessment system, Pemkot Bekasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) dan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD).

Hasil analisa data yang berasal dari aplikasi SIMPATDA dan e-SPTPD menunjukkan pemanfaatan kedua aplikasi tersebut belum sepenuhnya memadai, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pemanfaatan aplikasi SIMPATDA dan e-SPTPD belum mengacu pada peraturan pelaksanaan ketentuan umum pajak daerah.

Baca Juga: Pegiat Antikorupsi Berkeyakinan, Kejagung Akan Jerat Aktor Utama Dugaan Mega Korupsi Ogan Ilir 2007-2010

b. Aplikasi SIMPATDA dan e-SPTPD belum menghasilkan data secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X