• Kamis, 27 Januari 2022

Kemenkominfo BAKTI, Sejumlah Komponen Management Fee Tidak Sesuai Ketentuan?

- Selasa, 23 November 2021 | 21:20 WIB
Ilustrasi masalah Komponen Management Fee Kemenkominfo BAKTI (Dok.pexels.com/AneteLusina)
Ilustrasi masalah Komponen Management Fee Kemenkominfo BAKTI (Dok.pexels.com/AneteLusina)

KLIKANGGARAN – Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2019 Kemenkominfo melalui BAKTI telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.396.802.336.000. Anggaran ini terealisasi sebesar Rp3.337.931.223.302 atau 98,27%.

Sementara pada Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III Kemenkominfo melalui BAKTI telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.345.172.948.000. Realisasi anggaran sebesar Rp3.017.013.509.632 atau 56,44%.

Realisasi atas Belanja Barang dan Jasa Kemenkominfo BAKTI ini di antaranya digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya. Pengadaan ada sebanyak 146 paket pekerjaan senilai Rp38I.821.487.234.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas komponen RAB dari empat kontrak menunjukkan, terdapat komponen management fee antara 10% dan 15%. Management fee merupakan komponen biaya manajemen/pengelolaan (overhead) dan keuntungan yang biasanya digunakan oleh perusahaan investasi atau perusahaan outsourcing (penyediaan tenaga keija).

Baca Juga: Setelah Tertunda Satu Tahun karena COVID 19, 173 Pekerja Migran Indonesia Berangkat ke Taiwan

Menurut BPK, komponen management fee tersebut seharusnya tidak diperhitungkan dalam kontrak jasa konsultansi karena komponen-komponen yang terdapat di dalam management fee telah diperhitungkan dalam komponen BLP.

Perhitungan management fee pada keempat kontrak jasa konsultansi tersebut menunjukkan, terdapat duplikasi perhitungan biaya social (social charge), biaya umum (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebilian pembayaran atas komponen management fee untuk pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp841.537.500.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama BAKTI menyatakan bahwa PPK menerima KAK dan RAB dari Direktorat Layanan TI Badan Usaha, sebagai dasar untuk menyusun HPS untuk masing-masing pekerjaan jasa konsultansi.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X