BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?

KLIKANGGARAN-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara uji petik terhadap tiga OPD pada Pemkab Agam, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR), Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

BPK menemukan bahwa pada tiga OPD Pemkab Agam, jumlah kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai kontrak adalah sebesar Rp318.573.716,89, sebagaimana terbaca pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 1/LHP/XVIII.PDG/01/2021, Tanggal: 18 Januari 2021.

Temuan BPK pada Pemkab Agam pada tiga organisasi perangkat daerah di atas dapat diperinci sebagai berikut:

Baca Juga: Nasib Mantan Pegawai KPK Gagal TWK, dari Pendidik Pesantren Hingga Jualan Nasi Goreng

Pertama, Kekurangan volume dan pembayaran tidak sesuai kontrak TA 2019 sebesar Rp174.755.124,05, terdiri dari:

1) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas/Jabatan Wakil Bupati Agam, Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Agam, dan Pembangunan Dua Unit Rumah Dinas bagi Pejabat Eselon II oleh PT RSS sebesar Rp37.012.472,37;

2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Nagari dan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM oleh PT WBS sebesar
Rp2.903.500,00;

Baca Juga: Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!

3) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas IV Koto oleh PT TTP sebesar Rp54.722.964,89 (Rp19.600.251,46 + Rp35.122.713,43); dan

4) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Rawat Jalan oleh PT RSS sebesar Rp80.116.186,79.