• Senin, 18 Oktober 2021

Diduga Masalah Kementerian PUPR Ini Mencapai Rp39 M, Belum Semua Ditindaklanjuti, lho, Kepriben?

- Senin, 4 Oktober 2021 | 12:37 WIB
Masalah kelebihan pembayaran di Kementerian PUPR (Dok.Twitter.com/KemenPU)
Masalah kelebihan pembayaran di Kementerian PUPR (Dok.Twitter.com/KemenPU)

Jakarta, Klikanggaran.com - Untuk diketahui, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada belanja modal Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan 3).

Hasil pemeriksaan atas kegiatan belanja modal Kementerian PUPR yang masih berlangsung pada tahun 2020 (s.d. Triwulan 3) ini menunjukkan menunjukkan beberapa permasalahan yang harus diperhatikan.

Permasalahan tersebut antara lain terdapat perhitungan analisis harga satuan yang tidak sesuai kondisi riil. Kemudian kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR yang tidak sesuai kontrak.

Baca Juga: Sekuel Film Venom: Let There be Carnage Pecahkan Rekor Box Office Film di Era Pandemi

Selain itu, terdapat realisasi pembayaran termin pada Kementerian PUPR yang diketahui melebihi prestasi pekerjaan.

Hasil perhitungan diketahui, permasalahan Kementerian PUPR tersebut mencapai sebesar Rp39.099.472.740,74 + USD584.474,66.

Atas permasalahan tersebut terdapat kelebihan pembayaran di Kementerian PUPR sebesar Rp31.813.399.166,56 + USD503.902,99. Kemudian potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp7.286.073.574,18 + USD80.571,67.

Baca Juga: Beberapa Keistimewaan Hari Senin yang Kamu Harus Tahu

Selama proses penyusunan laporan, permasalahan Kementerian PUPR tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X