• Senin, 18 Oktober 2021

Milyaran Masalah Anggaran di Kementerian PUPR Ini, Kebanyakan Kelebihan Pembayaran

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 20:55 WIB
Masalah anggaran di Kementerian PUPR (Dok.Twitter.com/KemenPU)
Masalah anggaran di Kementerian PUPR (Dok.Twitter.com/KemenPU)

Jakarta, Klikanggaran.com – Seperti diketahui sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan terjadi permasalahan yang signifikan di Kementerian PUPR. Masalah tersebut terjadi pada pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang masih berlangsung pada tahun 2020 (s.d. Triwulan 3).

Diketahui, perhitungan analisis harga satuan Kementerian PUPR tidak sesuai kondisi riil. Kemudian kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak, serta realisasi pembayaran termin melebihi prestasi pekerjaan.

Perhitungan analisis harga satuan yang tidak sesuai kondisi riil dan kelebihan pembayaran di Kementerian PUPR diketahui sebesar Rp2.687.612.627,56. Kemudian ada potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp72.967.800,78.

Baca Juga: Alhamdulillah, Kontingen Provinsi Jambi Menambah Satu Poin Lagi Medali Emas pada PON XX Papua

Permasalahan terkait perhitungan analisis harga satuan tidak sesuai kondisi riil Kementerian PUPR ini terjadi pada tiga paket pekerjaan. Masalah tersebut terjadi pada tiga satuan kerja dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

1) Kelebihan pembayaran pada SNVT PJPA BBWS Cidanau Ciujung Cidurian sebesar Rp1.932.442.502,26. Masalah ini terjadi antara lain karena:

Pertama, ditemukan ketidaksesuaian perhitungan kebutuhan bahan dalam AHSP dengan kondisi sesungguhnya. Tepatnya terjadi pada pekerjaan timbunan/urugan kembali dari hasil galian sebesar Rp1.879.327.814,26.

Baca Juga: Wabup Deli Serdang Resmikan Program Kampung Ummat Sinergi BI dan Dompet Dhuafa Waspada

Kedua, ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan jembatan baja pipa transmisi dan kelebihan penagihan berat baja sebesar Rp53.114.688,00.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X