Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!

KLIKANGGARAN -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020.

Pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk menilai dan memberikan simpulan apakah kegiatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK atas belanja Pemerintah Kabupaten Agam tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor: 1/LHP/XVIII.PDG/01/2021, Tanggal: 18 Januari 2021.

Baca Juga: Maraton, KPK Kembali Panggil Empat Eks Anggota DPRD Muara Enim

Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah merealisasikan Belanja Daerah TA 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.344.274.572.063,28 dan Rp1.279.867.423.451,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah tersebut, BPK menemukan permasalahan antara lain.

Pertama, pembayaran tujuh paker pekerjaan pada tiga OPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp318.573.716,89;

Baca Juga: Pasal Berlapis Dijeratkan kepada Aakar Abyasa Fidzuno. Siapa Dia dan Mengapa Dijerat Pasal Berlapis?

Kedua, Keterlambatan Pekerjaan pembangunan empat paket gedung pada dua OPD belum dikenakan denda sebesar Rp125.144.176,20;

Ketiga, pembayaran tujuh paket pekerjaan pada dua OPD Tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.206.129.567,08;

Keempat, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tidak sesuai ketentuan; dan

Baca Juga: Perjalanan Dinas Anggota DPRD Muara Enim Capai Rp55,6 Miliar Per Tahun?

Kelima, proses pengadaan barang dan jasa penanganan dampak covid-19 belum tertib.***

Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.