Baca Juga: Mahfud MD Sebut Kondisi di Wadas Sudah Normal dan Kondusif, Faktanya?
Ia tidak boleh mencari keuntungan pribadi apalagi dengan cara kekerasan yang mencoreng sisi kemanusiaan. Kebijakan yang dibuat dalam undang-undang semestinya betul-betul dipraktekkan, bukan hanya sekedar pajangan hingga kemudian dilanggar dengan mudah oleh sekelompok orang.
Ia mesti berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melahirkan kehidupan damai dan memberikan kebahagiaan pada semua kalangan.
Barangkali menunda pengukuran mampu diselesaikan dengan bermusyawarah tanpa menghadirkan bentrokan antara rakyat dengan aparat. Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak.
Bagaimanapun kebijakan pemimpin yang mengayomi haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban dengan dalil pembangunan. Karena penguasa tanpa hati nurani adalah tirani.
Artikel ini sebuah opini yang ditulis oleh Anas Eka Wardana, Mahasiswa UNJ.
DISCLAIMER: Isi artikel ini tidak mengekspresikan kebijakan dan pandangan redaksi klikanggaran.com