Hal lain yang dipastikan dalam hal ini adalah, sumberdaya manusia yang mumpuni dan berperspektif pengetahuan kepemiluan. Komponen yang satu sama lain menguatkan terlaksananya sistem demokrasi yang berintegritas.
Baca Juga: Dokumen Pfizer Mengungkapkan Berbagai Efek Samping yang Terjadi setelah Divaksinasi
Tiga komponen yang kuat pada tiap-tiap TPS yakni KPPS, Pengawas TPS dan saksi partai politik mampu bersikap independen, integritas dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang.
Hal lainya saksi partai politik harus benar menjadi kader partai politik, memenuhi syarat sebagai saksi, memiliki pengetahuan teknologi informasi dan sehat jasmani rohani. Pentingnya saksi peserta pemilu dapat mengawal pemungutan dan perhitungan suara.
Adanya saksi peserta pemilu merupakan langkah untuk memastikan upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pungut hitung. Mengawal rekapitulasi hasil pungut hitung.
Baca Juga: Deviasi Konstruksi Minus 91 Persen, Berikut Penyebab Tol Prabumulih-Muara Enim Gagal Operasi 2023
Permasalahan yang kerap muncul terkait pelaksanaan saksi partai politik antara lain, saksi belum memahami secara detail apa saja yang menjadi tugasnya. Catatan pemilu 2019 lalu memetakan permasalahan antara lain. Saksi tidak membuat surat tugas, motif memanipulasi oleh saksi sehingga menggangu kelancaran proses rekapitulasi, saksi bergantian dalam 1 hari, sehingga menganggu konsentrasi, alangkah baiknya saksi partai politik bertugas sampai akhir.
Beberapa parpol tidak hadir dalam pelaksanaan pelatihan saksi permasalahan anggaran pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu. Tidak semua perwakilan saksi partai politik yang datang ke TPS.
Penulis: Fitriani, M.Pd (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat)
Mungkin teman Anda tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, ya. Terima kasih telah menjadi pembaca setia klikanggaran.com*