KLIKANGGARAN -- Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jembatan senilai Rp249.442.136.940,00 dengan realisasi per 30 oktober 2021 senilai Rp16.134.637.245,00 atau sebesar 6,47% dari anggaran.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 05/LHP/XVIII.BDG/01/2022 Tanggal: 11 Januari 2022, Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan yang meliputi reviu dokumen berupa kontrak, back up data quantity, asbuilt drawing, dan foto pelaksanaan serta pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pejabat terkait secara uji petik atas 18 paket kegiatan pada Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi.
Hasil pemeriksaan sebagaimana ditunjukkan dalam LHP di atas menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp692.761.145,83 pada Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi karena kekurangan volume pekerjaan.
Baca Juga: Herman Deru Respon Keluhan Masyarakat, Satu Fly Over di Kota Palembang Kembali Dibangun
Kekurangan volume pekerjaan merupakan selisih antara volume pekerjaan dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang terlaksana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan oleh BPK bersama dengan penyedia, konsultan pengawas, dan PPK/PPTK.
Adapun daftar hasil pemeriksaan fisik secara uji petik dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut.
Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bekasi TA 2021 adalah sebesar Rp965.228.055.365,00 dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp92.119.144.755,00 atau 9,54% dari anggaran.
Baca Juga: Novel War and Peace Leo Tolstoy Dilarang di Ukraina!
Anggaran Belanja Barang/Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp2.514.455.696.140,00 dan sampai dengan 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp1.293.940.343.894,00 atau 51,46% dari anggaran.
Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2021 adalah sebesar Rp178.003.812.154,00 dan sampai dengan 31 Oktober 2021 telah direalisasikan sebesar Rp53.894.057.213,00 atau 30,28% dari anggaran.***
Artikel Terkait
Bupati Belum Susun Juknis, Pemkab Bekasi Berpotensi Kehilangan Penerimaan Pajak Reklame
Tidak Optimal dalam Pengendalian, Data Transaksi Usaha WP Pemkab Bekasi Tidak Akurat
Pengelolaan Pajak Hotel Pemkab Bekasi Belum Sesuai Ketentuan, Piutang Rp1 M Berpotensi Tidak Tertagih
Pengelolaan IMB Bermasalah, Pemkab Bekasi Kurang Penerimaan Retribusi atas 5 Bangunan Pabrik
Pemkab Bekasi Tak Dapat Kontribusi dari Rp20 Miliar Transaksi, 21 Restotan Belum Tercatat
Masih Soal Retribusi, Pengelolaan Persampahan di Pemkot Bekasi Banyak Masalah
Melirik Data Pemkot Bekasi, Ini Masalah yang Terjadi pada Bagian Pajak
Pemkot Bekasi Punya Rp1,4 Miliar Denda Pajak Berisiko Tidak Tertagih, Ini Penjelasan Kepala Bapenda