Pemotongan Insentif Nakes dan Najang Kesehatan TA 2020 dan 2021 pada RSUD dan Puskesmas DKI Jakarta Bermasalah

Alasan yang mendasari dilakukannya pemotongan insentif diantaranya adalah karena kebutuhan jumlah nakes yang lebih besar dibandingkan dengan rasio yang diatur di dalam KMK.

Mengacu kepada KMK yang berlaku, alasan pemotongan insentif tidak dapat dibenarkan karena di dalam KMK pemberian insentif tersebut telah mengatur rasio antara jumlah nakes dan pasien, diantaranya dinyatakan bahwa dalam hal jumlah nakes yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi melebihi dari hasil perhitungan, maka nakes yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis nakes bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis nakes tidak boleh melebihi pagu per jenis nakes.

Baca Juga: Ternyata, Lebah Adalah Ikan, Kata Pengadilan AS! Kok Bisa, Ya?

Permasalahan pemotongan insentif secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Pemotongan atas Penerimaan Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 di RSUD Matraman Senilai Rp2.099.726.000,00.

Kedua, Pemotongan atas Penerimaan Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Puskesmas Kecamatan Cakung Senilai Rp992.822.931,00 dan Rp1.700.347.352,00.

Ketiga, Pemotongan atas Penerimaan Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Puskesmas Kecamatan Cilandak Senilai Rp624.468.353,00 dan Rp1.798.424.440,00.

Baca Juga: Mengharukan, Inilah Link Video Kebersamaan Eril dan Keluarga yang Membuat Bercucuran Airmata

Menurut BPK, Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian insentif TA 2020 dan 2021 di RSUD Matraman, Puskesmas Cakung, dan Puskesmas Cilandak Senilai Rp6.702.366.247,00 ((Rp2.099.726.000 – Rp513.422.829,00) + Rp2.693.170.283,00 + Rp2.422.892.793,00) tidak diterima oleh nakes dan najang yang berhak sesuai aturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Direktur RSUD Matraman, Kepala Puskesmas Kecamatan Cakung, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak Provinsi DKI Jakarta menyatakan sependapat dengan temuan BPK.***