• Minggu, 26 Juni 2022

Batang Hari: MFA Sebut Temuan LHP BPK Wajib Diselesaikan Sebelum 60 Hari

- Jumat, 20 Mei 2022 | 20:46 WIB
Bupati Batang Hari (Annuza)
Bupati Batang Hari (Annuza)

KLIKANGGARAN -- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi baru-baru ini memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Opini WTP dari BPK tersebut menjadikan Batang Hari menerima untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2015.

Namun demikian, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern di Pemkab Batang Hari dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain ;

1. Realisasi Belanja atas Kegiatan Tahun 2020 sebesar Rp13.154.608.179,00 tidak diakui sebagai Kewajiban Tahun Anggaran 2020, namun dibayarkan dan dibebankan pada tahun 2021,

Baca Juga: Hasil Perempat Final Thailand Open 2022, Fajar/Rian Lolos ke Semifinal, Shesar dan Akbar/Marsheilla Gagal!!

2. Pengelolaan Pendapatan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah belum sesuai Ketentuan dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 tidak tertib,

3. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan sebesar Rp433.584.772,91 pada Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari,

4. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak tertib.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X