• Selasa, 27 September 2022

BPK dan BPKP Jambi Didemo, Berkaitan Penghentian Kasus Korupsi oleh Kejari Tebo

- Kamis, 17 Februari 2022 | 22:08 WIB
Hadi Prabowo dalam orasinya di BPK Perwakilan Jambi (Klikanggaran/Iyan_L)
Hadi Prabowo dalam orasinya di BPK Perwakilan Jambi (Klikanggaran/Iyan_L)

KLIKANGGARAN -- DPD LSM MAPPAN melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kantor BPK dan BPKP perwakilan Jambi, pada Kamis, 17 Februari 2022. Aksi unjuk rasa itu mereka lakukan guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan dugaan perkara korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo.

Dalam orasinya, Sekjen DPD LAM MAPPAN, Hadi Prabowo, mengungkapkan bahwa Kejari Tebo dalam kurun waktu tahun 2021 - 2022 tengah melakukan upaya penyelidikan atas dugaan pusaran kasus korupsi terkait paket swakelola Rmrehabilitasi jalan dan jembatan.

Berdasarkan data dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Angaran 2020, terdapat belanja langsung dengan nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 52 pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang dianggarkan dengan Nominal mencapai Rp5.126.541.500.

Baca Juga: Buku Dalam Angka Rilis 22 Februari, Diskominfo dan BPS Gelar FGD Rekonsiliasi Data Sektoral

"Semenjak kapan paket kegiatan dengan nilai mencapai Rp5,1 miliar bisa di swakelolakan, maka dari itu kedatangan kami kesini meminta kepada BPK untuk menjelaskan apa dan bagaimana dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo (LKPD), apa temuannya? apa rekomendasinya? Dan bagaimana tindak lanjutnya atas kasus tersebut?" ujar Hadi.

Sebab, dikatakan Hadi, karena dasar penghentian penyelidikan oleh penyidik Kejari Tebo, pada surat Nomor :80/L.5.17/Dek/12/2021 tertanggal 1 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Imran Yusus S.H.,M.H selaku Kajari Tebo, terdapat dua poin.

"Diantaranya menyatakan bahwa Kejari Tebo telah melakukan penyelidikan sejak maret 2021 terhadap kegiatan perawatan jalan di Kabupaten tebo TA 2020 yang dilaksanan oleh DPUPR. pada saat itu diperoleh data jika kegiatan tersebut tengah dilakukan audit rutin oleh BPK," jelas Hadi.

Baca Juga: Lagi, Hanya Luwu Utara Level 1 di Sulsel Berdasarkan Assesmen Kemenkes Per 16 Februari

Menyikapi hal itu, Andri selaku Kabag Hukum BPK Jambi, menjelaskan bahwa untuk permintaan LHP Kabupaten Tebo TA 2020 bisa dilakukan dengan bersurat resmi atau melalui pelayanan PPID. Akan tetapi, terkait hasil pemeriksaan dan apa temuan serta tindak lanjutnya atas paket swakelola, pihaknya akan mengkordinasikan dengan tim yang melakukan audit.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X