• Minggu, 26 Juni 2022

Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak Tidak Sesuai Ketentuan

- Minggu, 10 April 2022 | 14:18 WIB
Ilustrasi masalah perjalanan dinas di Kemendagri (Dok.pixabay.com/JosuaWoroniecki)
Ilustrasi masalah perjalanan dinas di Kemendagri (Dok.pixabay.com/JosuaWoroniecki)

KLIKANGGARAN--Pemerintah Kabupaten Fakfak pada Tahun Anggaran 2019 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp454.405.156.004,47 dan direalisasikan senilai Rp409.015.531.095,44 atau 90,01% dari anggaran, serta TA 2020 menganggarkan senilai Rp377.172.294.623,66 dan telah direalisasikan sampai dengan 30 September 2020 senilai Rp123.593.546.375,00 atau 32,77% dari anggaran.

LRA Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak pada tahun 2019 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp35.561.740.162,00 atau 99,8% dari anggaran, yaitu senilai Rp35.623.874.422,00, sementara pada tahun 2020 (hingga 30 September) merealisasikan senilai Rp22.731.261.855,00 atau 63,1% dari anggaran, yaitu senilai Rp35.988.074.432,00.

Dari nilai tersebut, diantaranya merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak pada tahun 2019 senilai Rp19.751.150.402,00 atau senilai 99,8% dari anggaran, yaitu senilai Rp19.760.900.000,00 dan pada tahun 2020 (hingga 30 September) menyajikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp13.858.815.908,00 atau senilai 61,5% dari anggaran, yaitu senilai Rp22.502.050.000,00.

Baca Juga: Dengan Bangga Vin Diesel Umumkan Brie Larson Gabung Fast Furious 10, 'Aquaman Bertemu Captain Marvel?'

Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Peraturan Bupati tersebut antara lain mengatur tentang biaya perjalanan dinas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat, aparatur sipil negara serta pegawai kontrak pada wilayah Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2019 dan TA 2020.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sejak tahun 2019 hingga 30 September 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 122 bukti pembayaran senilai Rp1.001.860.100,00, diketahui terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa perjalanan dinas senilai Rp152.905.300,00.

Baca Juga: Final Korea Open 2022, Jonatan Christie Gagal Raih Juara Korea Open 2022, Padahal Hampir Sempat Unggul

Kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada tahun 2019 senilai Rp14.200.000,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran penginapan senilai Rp8.700.000,00 dan kelebihan pembayaran biaya transportasi senilai Rp5.500.000,00.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: BPK

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X