• Minggu, 26 Juni 2022

Rp9,5 Miliar Premi Asuransi BPKH Untuk 14 Orang Tidak Sesuai Ketentuan

- Kamis, 17 Maret 2022 | 21:36 WIB
Salaah satu kegiatan yang dilaksanakan BPKH (gambar hanya ilustrasi) (Instagram/bpkhri)
Salaah satu kegiatan yang dilaksanakan BPKH (gambar hanya ilustrasi) (Instagram/bpkhri)

KLIKANGGARAN - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp138.905.562.441,00 dengan realisasi sebesar Rp98.160.526.703,00 atau 70,67%.

Dari realisasi tersebut, diketahui bahwasannya pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan secara tunai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.573.372.000,00 untuk 14 orang, salah satunya Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, serta Ketua Dewas, Yuslam Fauzi.

Untuk diketahui, Perpres Nomor 49 Tahun 2020, antara lain menetapkan bahwa salah satu hak keuangan lain Anggota BP dan Dewas BPKH adalah asuransi jiwa dan kecelakaan serta fasilitas kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, juga ditetapkan secara jelas bahwa asuransi dan fasilitas tersebut berupa premi yang ditanggung BPKH yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) kali gaji setahun untuk asuransi jiwa dan kecelakaan serta sebesar 3% (tiga persen) kali gaji setahun untuk fasilitas kesehatan.

Baca Juga: PPN Reimbursement Disajakan Lebih Tinggi Rp10.9 Triliun, Ada Apa?

Sebelum terbit Perpres Nomor 49 Tahun 2020 tersebut, Kepala BPKH telah
menerbitkan Keputusan Kepala BPKH Nomor 18/BPKH.00/2018 Tahun 2018
tentang Penyesuaian Besaran Uang Muka Penghasilan Anggota BP dan Dewas.

Sesuai Keputusan Kepala BPKH tersebut, penghasilan yang dibayarkan adalah uang muka gaji, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, tunjangan representasi, tunjangan cuti tahunan, dan THR.

Keputusan Kepala BPKH tersebut, tidak mengatur pembayaran asuransi jiwa dan kecelakaan sebagai salah satu komponen penghasilan BP dan Dewas, sehingga tidak terdapat realisasi pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan serta premi fasilitas kesehatan sejak periode pengangkatan Anggota BP dan Dewas BPKH mulai bulan Juni 2017 s.d. Mei 2020.

Setelah terbitnya Perpres Nomor 49 Tahun 2020, BPKH menerbitkan Peraturan
BPKH Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X