• Minggu, 22 Mei 2022

Pemprov Sumsel Kurang Pengawasan dalam Penagihan PKB-AB, Ini Akibatnya untuk Pendapatan Daerah

- Rabu, 22 Desember 2021 | 20:41 WIB
Pemprov Sumsel Kurang Pengawasan dalam Penagihan PKB-AB (Dok.bapendaprovsumsel.go.id)
Pemprov Sumsel Kurang Pengawasan dalam Penagihan PKB-AB (Dok.bapendaprovsumsel.go.id)

KLIKANGGARAN – Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pemprov Sumsel menganggarkan PKB-AB untuk Tahun 2019 dan 2020. Masing-masing sebesar Rp4.800.000.000,00 dan Rp4.000.000.000,00.

Anggaran PKB-AB Pemprov Sumsel tersebut telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp4.986.889.104,00 dan Rp4.238.259.634,00 (per 30 September 2020).

PKB-AB dhi. di Pemprov Sumsel dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat-alat berat. Baik oleh orang pribadi maupun badan usaha dengan tarif 0,2% dikali Nilai Jual Objek Pajak kendaraan (NJKB) alat berat. Jenis kendaraan alat-alat berat antara lain Buldozer, Motor Grader, Crane, Road Roller, Chovel Loader, Exavator, Tractor, Trailer, Forklift, Timber Jack, Cutter Dredger dan sejenisnya.

Berdasarkan dokumen realisasi pendapatan PKB-AB Pemprov Sumsel Tahun 2019 dan 2020 dan Peraturan Gubernur diketahui adanya permasalahan.

Baca Juga: Kunci Sukses AFK Kota Bekasi Menjuarai Women Futsal League

Terdapat kekurangan pungut PKB-AB sebesar Rp58.730.780,00 karena kesalahan penggunaan NJKB.

Selain itu, terdapat keterlambatan WP dalam melakukan pembayaran, namun belum dikenakan denda dan bunga masing-masing sebesar Rp43.590.994,00 dan Rp995.270,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak, denda, dan bunga PKB-AB sebesar Rp103.317.044,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X