• Selasa, 9 Agustus 2022

Betapa Penting SOP, tapi Pemprov Sumsel dalam Penyusunan Target Pajak Tidak Menggunakannya?

- Senin, 20 Desember 2021 | 19:01 WIB
Masalah pajak di Pemprov Sumsel (Dok.pexels.com/NataliyaVaitkevich)
Masalah pajak di Pemprov Sumsel (Dok.pexels.com/NataliyaVaitkevich)

KLIKANGGARAN – Berdasarkan LHP BPK diketahui, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumsel dalam penyusunan target pajak daerah tahun 2019 dan 2020 tidak didukung dokumen yang memadai.

Seperti diketahui, Bapenda Pemprov Sumsel mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Salah satu urusan di bidang Keuangan Daerah adalah mengenai pemungutan pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh Pemprov Sumsel. Antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Pemprov Sumsel diketahui proses penyusunan target Pajak Daerah tidak didukung dokumen yang memadai. Berikut uraian permasalahan:

Baca Juga: Tidak Mengikuti Ketentuan, Paket-Paket Pekerjaan di Kemendagri Menuai Banyak Masalah

a. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam menyusun nilai target penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PBBKB Tahun 2019 dan 2020. Proses penyusunan target Pajak Daerah selama ini dilakukan mengikuti kebiasaaan tahun-tahun sebelumnya.

b. Kertas kerja penyusunan target Pajak Daerah tahun 2019 dan 2020 untuk PKB, BBNKB, PAP dan PBBKB menggunakan asumsi-asumsi yang tidak didukung dengan dokumen.

Hasil reviu terhadap SOP Nomor 970/V/000792A./Penda tanggal 18 September 2020 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sumber data yang digunakan untuk perhitungan target pajak daerah tidak dicantumkan berasal atau diambil dari mana;

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X