22 WP di Pemprov Sumsel Belum Bayar Pajak, Nilainya Rp10,9 Miliar dan 19 adalah Kendaraan Plat Merah

KLIKANGGARAN – Pajak Kendaraan Bermotor dhi. di lingkungan Pemprov Sumsel merupakan pajak atas kepemilikan semua kendaraan beroda. Ketentuan ini beserta gandengannya, yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.

Intensifikasi pajak merupakan usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Usaha dilakukan dengan menggali potensi kewajiban pajak yang dimiliki oleh WP di Pemprov Sumsel yang sudah terdata.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 dan 2020 di Pemprov Sumsel menunjukkan permasalahan.

Terdapat 22 WP di wilayah Pemprov Sumsel belum melakukan pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor. Nilainya sebesar Rp10.914.838.798,50 dengan rincian sebagai berikut:

Baca Juga: Anies Baswedan Menaikkan UMP 5,1 Persen, Apa Komentar Rocky Gerung?

1. BSM senilai Rp11.864.173,50 atas 6 Kendaraan Bermotor Plat Hitam (Bandara)

2. BAB senilai Rp2.720.475,00 atas 4 Kendaraan Bermotor Plat Hitam (Bandara)

3. BSL senilai Rp5.859.000,00 atas 2 Kendaraan Bermotor Plat Hitam (Bandara)

4. PSS senilai Rp1.532.949.650,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)

5. KPLM senilai Rp1.379.640.800,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)

6. KMB senilai Rp903.046.975,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)

7. KLht senilai Rp700.589.325,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)

8. KME senilai Rp572.893.300,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)

9. KOKI senilai Rp561.116.775,00 atas Kendaraan Plat Merah (Instansi Pemerintah)