Kejar Target, Pemprov Sumsel Memungut Pajak yang Bukan Wewenangnya

KLIKANGGARAN – Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pemprov Sumsel memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai GT 7 (tujuh gross tonnage).

Sedangkan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di atas GT 7 (tujuh gross tonnage) bukan wewenang Pemprov Sumsel. Akan tetapi, merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan dokumen penerimaan Pajak Kendaraan Atas Air (PK-AA) Pemprov Sumsel diketahui, terdapat penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air di atas GT 7 (tujuh gross tonnage).

Baca Juga: Lagi-Lagi Kelebihan Pembayaran, Kali Ini di Pekerjaan Ruang Tamu dan Interior Gedung Kemendagri

Penerimaan Pajak Kendaraan Atas Air (PK-AA) Pemprov Sumsel itu terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Masing-masing sebesar Rp198.798.748 dan Rp150.829.810,00 atau total sebesar Rp349.628.558,00.

Hasil wawancara dengan Petugas UPTB diperoleh informasi, UPTB mengetahui bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air di atas GT 7 (tujuh gross tonnage) bukan wewenang Pemprov Sumsel.

Namun demikian, tetap dilakukan pemungutan karena dituntut supaya realisasi penerimaan minimal sama atau di atas dari anggaran yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Gencar Dilakukan, Kemenkes Tetapkan Luwu Utara PPKM Level 1

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air diatas GT 7 menjadi tidak tepat. Permasalahan tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dhi. Bapenda dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air tidak berpedoman pada aturan yang berlaku.