Setidaknya 89 Miliar Duit Rakyat Berpotensi Raib di Infrastruktur Pemprov Sumsel, Ini Tahun yang Terbesar!

KLIKANGGARAN-- Infrastruktur terkesan menjadi ladang yang empuk untuk menggerogoti keuangan negara. Hal ini ditandai dengan acap kalinya OTT KPK yang terkait perihal pengadaan barang dan jasa di bidang proyek infrastruktur.

Sebut saja misalnya, KPK mengendus pola permainan fee proyek 15% di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim 2019 yang lalu, dimana dalam kasus tersebut juga menjerat beberapa pejabat VVIP Kabupaten Muara Enim.

Dan terbaru, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Dimana dalam kasus yang menghebohkan jagad publik tanah air itu, juga berakhir pada penetapan empat orang tersangka, salah satu di antaranya Bupati Muba periode 2017-2022 Dodi Reza Alex Noerdin dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (PT SSN).

Baca Juga: Terang-terangan Disebutkan sebagai Artis Berinisial BJ yang Tertangkap Polisi, Ben Joshua Meradang

Klikanggaran.com sebagai portal berita yang konsen mengawal penganggaran di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan, merangkum, setidaknya Rp89.042.286.920 (89 miliar lebih) potensi kebocoran uang rakyat atas sejumlah pekerjaan proyek infrastruktur di Pemprov Sumsel.

Angka duit rakyat fantastis berpotensi raib tersebut terjadi dalam rentan tahun 2016-2019 atau hanya dalam periode empat tahun saja.

Adapun rinciannya, yakni di tahun 2016 potensi kebocoran anggaran sebesar Rp16,440 miliar lebih. Di tahun 2017 sebesar Rp7,178 Miliar lebih.

Baca Juga: Ada yang Unik dari Festival Kuliner Talang Kepuh di Palembang, Bayarnya Pakai Uang Mainan Jaman Bingen

Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp47,7 miliar lebih. Tahun 2019 potensi kebocoran anggaran atas pekerjaan infrastruktur di Pemprov Sumsel sebesar Rp17,6 miliar lebih yang didominasi oleh pekerjaan proyek infrastruktur jalan pada leading sektor Dinas PUBM Pemrov Sumsel. Itu artinya bila kita jumlahkan, setidaknya sebesar Rp89 miliar lebih uang rakyat Sumsel yang berpotensi mengalami kebocoran.