Kerugian PT Linggau Bisa Berpotensi Seret Kepala Daerah dalam Pusaran Korupsi

KLIKANGGARAN - PT Linggau Bisa BUMD Pemkot Lubuk Linggau menjadi sorotan publik karena belum pernah untung namun terus diinfus melalui penyertaan modal. PT Linggau Bisa didirikan pada 27 September 2013 dengan visi dan misi Bisnis Oriented atau mencari keuntungan sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Pemkot Lubuk Linggau memberi modal dasar PT Linggau Bisa sebesar Rp5 Miliar secara bertahap. Setoran awal Rp1,5 miliar pada tanggal 12 November 2013 dan kemudian sebesar Rp3,4 M dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014.

Posisi keuangan PT Linggau Bisa per Desember 2013 sebesar Rp430 juta atau minus Rp1,05 miliar. Sementara per Desember 2014 Rp2,04 atau minus Rp1.36 miliar. Hingga akumulasi kerugian usaha per Desember 2014 sebesar Rp2,85 miliar.

Kerugian perusahaan PT Linggau Bisa yang berdampak penurunan modal usaha ditengarai karena tingginya biaya operasional sementara pendapatan usaha tidak memadai.

Baca Juga: Temui Demo Mahasiswa Soal Angkutan Batubara, Gubernur Janji Akan Undang para Bupati dan Pengusaha

Lebih lagi kinerja usaha dan keuangan PT Linggau Bisa tidak lagi terpantau sejak 2015. Hal ini terjadi karena Laporan Keuangan bersifat internal non audited atau tanpa diaudit Kantor Akuntan Publik.

PT Linggau Bisa kembali mendapat penyertaan modal usaha tahun 2019 sebesar Rp300 juta. Sehingga akumulasi penyertaan modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp5,9 miliar.

Di tahun 2020 l, PT Linggau kembali menerima penyertaan modal usaha dari Pemkot Lubuk Linggau sebesar Rp1,2 Miliar. Sehingga total penyertaan modal Pemkot Lubuk Linggau Rp7,1 miliar per 31 Desember 2020.

Menyikapi kinerja PT Linggau Bisa yang tak lagi terpantau sejak tahun 2015, pegiat anti korupsi Sumsel yang juga Anggota Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI) angkat bicara.