KMAKI Soroti Carut Marut Keuangan BUMD SP2J Palembang, Bisa Jadi Berujung Pidana

KLIKANGGARAN-- Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (KMAKI) menyoroti carut marut keuangan BUMD Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).

Menurut Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi independent (KMAKI) Bony Balitong, keuangan jargas dan PLTG harusnya terpisah dari SP2J Palembang karena badan usaha yang terpisah dari SP2J.

"Pendapatan PLTG dan operasionalnya harus dipisahkan dari SP2J Palembang karena beda unit usaha termasuk pajak dari penjualan daya listrik", kata Bony Balitong dalam keterangannya diterima klikanggaran.com, Sabtu, 13 November 2021.

Baca Juga: Akhirnya Britney Spears Bebas dari Konservatori!

"Dan juga Jargas sebagai unit usaha yang menguntungkan harus dipisahkan dengan holding SP2J Palembang", ucap Bony Balitong.

Apalagi PLTG yang harusnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sudah tidak lagi menanggung hutang bila operasional Turbin PLTG maksimal minimal 12 sampai dengan 14 MW.

Demikian juga Jargas harus jelas kas masuk dan keluarnya. Bisa saja kata Bony ada aliran dana dari PLTG dan Jargas ke SP2J dalam bentuk pinjaman atau hutang piutang.

Baca Juga: OTW Amerika! Sandiaga Uno Pamitan, Titip Kemenparekraf ke Wamen

"Paling krusial adalah operasional perusahaan berupa Gaji karyawan, gaji pengurus perusahaan harus terpisah untuk setiap perusahaan karena Neraca rugi laba serta pajak yang harus dibayar harus detail untuk setiap anak usaha", kata Bony Balitong.