• Kamis, 27 Januari 2022

Pejabat BUMD di Indonesia Minim Lapor Harta Kekayaan, Baru 18,46 Persen

- Minggu, 7 November 2021 | 18:12 WIB
Ipi Maryati, Jubir KPK Bidang Pencegahan (dok. Klikanggaran)
Ipi Maryati, Jubir KPK Bidang Pencegahan (dok. Klikanggaran)


KLIKANGGARAN-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Kementerian Dalam Negeri RI mencatat, pada tahun 2020 terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar LHKPN.

202 BUMD yang terdaftar, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan, sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga: Program Wakaf Buku Siroh: Komunitas Madrasah Keluarga Proparent Sygma Daya Insani

Merujuk UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Bansos Kota Palembang Kembali Mencuat di Publik

LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang.

Untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, tahun ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: Siaran pers Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2023, Tenaga Honorer Dihapus

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:30 WIB

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB
X