• Rabu, 19 Januari 2022

Rp1,32 Triliun Aspirasi DPR Tak Ada Pertanggungjawaban, Rakyat Bisa Apa?

- Senin, 8 November 2021 | 16:00 WIB
Permasalahan pada anggaran aspirasi anggota DPR (Dok.klikanggaran.com/Dodi)
Permasalahan pada anggaran aspirasi anggota DPR (Dok.klikanggaran.com/Dodi)

KLIKANGGARAN - Ada sebanyak Rp1,32 triliun anggaran atau biaya yang terkait dengan kegiatan aspirasi para anggota DPR RI tahun anggaran 2019. Berdasarkan dokumen yang ada pada klikanggaran, anggaran tersebut diduga belum dipertanggungjawabkan.

Informasi yang dihimpun Klikanggaran, terdapat dua jenis kegiatan dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan bagi para wakil rakyat. Antara lain kunjungan kerja anggota DPR dan Rumah Aspirasi Anggota DPR di daerah pemilihan.

Kunjungan kerja perorangan anggota DPR sendiri dilakukan sebanyak 6 (enam) kali setiap tahun. Dengan ketentuan masing-masing kunjungan kerja paling banyak 7 (tujuh) kali pertemuan atau rapat (kunker di luar masa reses).

Sementara, kunjungan kerja perorangan anggota DPR pada masa reses dalam satu tahun paling banyak 5 (lima) kali. Dengan ketentuan paling banyak 15 (lima belas) kali pertemuan atau rapat setiap pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker Masa Reses).

Baca Juga: Semenjak Jadi Gubernur, Kas dan Setara Kas Herman Deru Naik Rp6 Miliar Lebih

Selain itu, kunjungan kerja perorangan anggota DPR untuk 1 (satu) tahun sekali kunjungan kerja. Dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) kali pertemuan/ rapat setiap pelaksanaan kunjungan kerja (kunker di luar sidang).

Merujuk Keputusan Sekjen DPR Nomor 1/SEKJEN/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang menyatakan bahwa, biaya kunjungan kerja diberikan kepada anggota DPR sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Anggaran ini diberikan untuk setiap pertemuan/rapat.

Sedangkan penggunaan anggaran kegiatan Rumah Aspirasi DPR tahun anggaran 2019 didasarkan pada keputusan Sekjen DPR Nomor 2/SEKJEN/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan, biaya kegiatan Rumah Aspirasi diberikan kepada setiap Anggota DPR untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai Januari 2019. Masing-masing sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Baca Juga: Gojek dan Tokopedia Digugat Rp2,08 Triliun! Apa Masalahnya Ya?

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X