Jakarta,Klikanggaran-- Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP kali ini mengagenda pembahasan pagu anggaran Bakamla RI di tahun 2022 dan rencana program prioritas nasional untuk penguatan keamanan laut.
RDP antara Bakamla dan DPR ini dipimpin oleh Komisi I DPR ini dan digelar di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jl. Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta Pusat, kemarin.
Baca Juga: Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Gelar Tes Urine
Kegiatan RDP dibuka dengan laporan Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., terkait prestasi Bakamla RI di tahun 2020. Salah satunya perolehan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Bakamla, dan Opini WTP ini menjadi tantangan selanjutnya bagi kami untuk mempertahankan dan tetap meningkatkan kinerja”, ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.
Selain itu, disampaikan juga tantangan dan kondisi aktual keamanan dan keselamatan laut, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Bersikap responsif akan trend yang ada, Bakamla RI telah merancang konfigurasi gelar operasi di tahun 2022. Tidak hanya itu, kekuatan yang diperlukan, baik dalam hal unsur, personel, dan anggaran, turut dipaparkan oleh Laksdya TNI Aan Kurnia.
Baca Juga: Jumat Barokah, Doa Bersama dan Yasinan Digelar oleh Jajaran Pegawai Sekwan PALI
Artikel Terkait
Bakamla RI Kunjungi Pemkab Asahan
Nelayan Hilang Saat Mancing, Bakamla RI Lakukan Pencarian
Menyikapi PPKM Level 4, Personel Bakamla RI Bagikan Bansos di Tengah Laut Manado
Personel Bakamla RI Bagi-Bagi Bansos di Tengah Laut Manado
Bakamla RI-ESDM Sepaham Dalam Pengamanan Laut Indonesia
Paket Sembako Tahap Dua Diberikan Bakamla RI pada 50 Keluarga Nelayan