KLIKANGGARAN-- Sejumlah massa yang menamakan dirinya gerakan masyarakat anti korupsi (Garki) melakukan aksi demo di halaman Kejati Sumsel, Jumat (22/10/21). Kedatangan mereka terkait laporannya mengenai lelang proyek di Muara Enim yang telah dilaporkan pada 29 September lalu.
Dalam laporan tersebut, Garki menjelaskan, bahwa terdapat 34 paket proyek yang diumumkan ULP Kabupaten Muara Enim pada 10 September lalu, dimana dalam pengumuman tersebut pada prosesnya ULP sengaja mempercepat jadwal penawaran.
"Apa yang terjadi dilapangan 34 paket proyek ini patut dicurigai kelahiranya karena masih dalam keadaan prematur dan bertentangan dengan LKPP No 12 tahun 2021. Hal ini memantik kecurigaan. Mungkinkah telah terjadi pengkondisian tertentu ataukah lain sebagainya, ujar Mukri salah satu aksi massa dalam orasinya.
Baca Juga: Wagub Jambi, Abdullah Sani: Peringatan Maulid Nabi Menyadarkan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan
Lantas, benarkah ada sesuatu kejanggalan dalam proses lelang di ULP Muara Enim?
Jika menelisik Pada pelaksanaan lelang belanja Premi Asuransi Jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim tahun 2020 misalnya, ada indikasi ketidak Patuhan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Dimana, pada proses lelang tersebut, ditemukan sejumlah dugaan permasalahan, seperti rating perusahaan asuransi dalam spesifikasi teknis lelang Belanja Premi Asuransi Jiwa tidak digunakan dalam proses lelang, Evaluasi kualifikasi tidak melalui proses pembuktian kualifikasi, serta penetapan pemenang evaluasi teknis menggunakan kriteria spesifikasi teknis.
Baca Juga: Mengenal Teknologi Canggih VCM Yang Diterapkan Tol Palembang-Indralaya
Adapun Pemenang Belanja Premi Asuransi-Bantuan Santunan Kematian Nomor 08/SPT.60/PBJ.IV/2020 tanggal 20 Mei 2020, pada Dinas Sosial adalah perusahaan PT AIAS dengan harga negosiasi biaya akhir sebesar Rp5.557.411.200,00 untuk pertanggungan premi sebanyak 578.897 jiwa.
Hingga berita ini diturunkan, klikanggaran belum berhasil mengkonfirmasi para pihak terkait. Utamanya ULP Muara Enim.***
Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.
Artikel Terkait
Realisasi Pembayaran Kementerian PUPR Melebihi Prestasi Pekerjaan Sebesar Rp26,7 M Lebih
Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!
BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?
PT Balairung Citrajaya Sumbar Diaudit BPK, Ada Temuan Masalah Lho, Apa Saja Ya?
Pemerintah Alokasikan Rp510 Miliar Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu
Pembayaran THR kepada Direksi dan Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar Tidak Memiliki Dasarnya, Duh?
Duh, Histori Tingkat Piutang Usaha PT Inhutani II Bermasalah dan Terus Meningkat?
Duh, Ada 50 Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Muba Berindikasi Bermasalah, Berikut Potensi Kebocorannya
Habiskan Rp7,7 Miliar, Peningkatan Jalan di Muratara Dipertanyakan
Biaya Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Dua Kali Lipat Dibandingkan Tol Palembang-Betung, Wadoww!