• Kamis, 28 Oktober 2021

Pembayaran THR kepada Direksi dan Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar Tidak Memiliki Dasarnya, Duh?

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 20:39 WIB
Ilustrasi: pemberian THR (Pixabay/Ekoanug)
Ilustrasi: pemberian THR (Pixabay/Ekoanug)


KLIKANGGARAN-- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Nomor: 08/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal: 27 Januari 2021, PT Balairung Citrajaya Sumbar telah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai corporate pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar Rp89.665.346,00, Rp72.487.091,00, dan Rp73.466.134,00.

Pembayaran tersebut adalah pembayaran THR pegawai corporate dan termasuk pembayaran THR kepada Komisaris dan Direksi PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp106.823.944,00 tahun 2018, 2019, dan 2020 masingmasing sebesar Rp41.907.324,00, Rp42.152.037,00, dan Rp22.764.583,00.

Pengajuan pembayaran THR diusulkan oleh bagian corporate dengan Corporate Secretary PT Balairung Citrajaya Sumbar sebagai penanggung jawab.

Baca Juga: Libur Maulid Nabi Digeser, Mengapa ASN Dilarang Ajukan Cuti dan Berpergian ke Luar Daerah

Pada LHP di atas disebutkan bahwa berdasarkan wawancara dengan Corporate Secretary tanggal 18 Desember 2020, pembayaran THR untuk karyawan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh perusahaan.

Sementara, pembayaran THR kepada direksi dan komisaris tidak berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tersebut.

Perlu dicatat bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa,“Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan”.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp510 Miliar Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu

Selanjutnya disebutkan, “Pengusaha adalah:
a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah indonesia”.

Direksi dan Komisaris adalah organ badan hukum perseroan sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang penetapan gaji dan tunjangan yang diberikan berdasarkan penetapan RUPS.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: LHP BPK Nomor: 08/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal: 27 Januari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X