• Sabtu, 27 November 2021

Proses Penjualan Kayu Sonokeling Perum Perhutani di Kantor Divre Jateng dan Jatim Tidak Sesuai Ketentuan

- Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:34 WIB
Penjualan Kayu Sonokeling Perum Perhutani Bermasalah (Dok.klikanggaran.com/BKP)
Penjualan Kayu Sonokeling Perum Perhutani Bermasalah (Dok.klikanggaran.com/BKP)

Jakarta, Klikanggaran.com – Berdasarkan Kepmenhut No 447 Th 2003, peredaran kayu sonokeling (Dalbergia spp) dan bagian-bagiannya wajib didukung dengan dokumen angkut Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri Appendiks CITES (SATS-LN/CITES).

Permohonan SATS-DN kayu sonokeling untuk keperluan komersial hanya bisa dimohon oleh pemilik Izin Pengedar Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (IEDN), sementara untuk SATSLN oleh pemilik Izin Pengedar Tumbuhan Satwa Liar Luar Negeri (IELN). Dokumen angkut SATS-DN menjadi dasar penerbitan SATS-LN/CITES oleh pemegang izin IELN.

Peredaran tumbuhan sonokeling tanpa dilengkapi SATS-DN dan SATS-LN/CITES dikategorikan peredaran illegal. Penjualan kayu Sonokeling di Perum Perhutani diatur di dalam prosedur penjualan kayu sonokeling yang ditetapkan Direktur Pengembangan dan Pemasaran.

Baca Juga: Bantuan Operasional Masjid dan Musala Senilai Rp 6,9 M, Pengajuan Paling Lambat 12 September 2021

Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kebijakan penjualan kayu sonokeling dan pelaksaaannya diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat 9 pembeli kayu sonokeling tidak memiliki izin edar dalam/luar negeri

b. Realisasi penjualan kayu sonokeling secara bundling di KBM penjualan Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak sesuai kebijakan perusahaan

Baca Juga: Visitasi ke Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Ini Kata Menparekraf

Atas permasalahan tersebut Direksi Perum Perhutani menanggapi bahwa:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CBA Soroti DAK Muratara Tahun 2020, Berdampak Pinalti?

Jumat, 19 November 2021 | 20:48 WIB
X