Sehingga secara garis besar permasalahan yang diungkapkan dalam LHA Internal Audit PT PPN (PT Pertamina Patra Niaga) terdapat penetapan nilai backup EDC belum dilengkapi dengan dokumentasi sumber harga yang memadai, penetapan nilai satuan item link/connectivity belum dilengkapi dengan dokumentasi sumber harga yang memadai, potensi pengurangan atas biaya item router, penentuan nilai item warehouse, repair dan maintenance senilai Rp26.876.520.000 tidak dilengkapi dengan dokumentasi sumber harga yang memadai, perubahan FCC merk Enabler dan non Enabler (merk PTS) tidak disertai justifikasi yang memadai, kurang akuratnya perhitungan biaya personil untuk jasa survei dan pelatihan serta penentuan biaya transportasi dan akomodasi tidak dilengkapi dengan sumber harga yang memadai, justifikasi penambahan item biaya terkait server dan aplikasi sebesar Rp40.829.389.154 tidak memadai, serta terdapat pengalihan pekerjaan oleh PT Telkom kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pertamina.
Atas dasar LHA tersebut, Internal Audit PT PPN memberikan rekomendasi diantaranya melakukan evaluasi harga dan dasar kebutuhan, melakukan negosiasi, dan penyesuaian harga atas kontrak Digitalisasi SPBU.
Sehingga jelas sekali, kemelut dari persoalam tersebut mengakibatkan Nilai OE untuk program digitalisasi SPBU belum mencerminkan harga yang paling efisien bagi perusahaan dan terdapat dugaan pemborosan keuangan PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp196.437.851.644,00 dan potensi pemborosan sebesar Rp692.985.566.935,00 atas biaya digitalisasi SPBU kepada PT Telkom Indonesia.