Jakarta, Klikanggaran.com – Berdasarkan laporan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Pemerintah Pemerintah telah melaporkan secara transparan dan akuntabel seluruh realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (audited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas LKPP yang disampaikan, Pemerintah telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
BPK menilai, seluruh kegiatan Pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, baik kegiatan yang termasuk dalam program PC-PEN maupun kegiatan di luar program PC-PEN telah dijelaskan secara memadai.
Baca Juga: Stabil Nggak Ya, Nilai Rupiah Minggu Ini? Simak Yuk, Laporan Bank Indonesia
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, pada Kamis (09/09) lalu menyampaikan, setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan dari kas negara dapat dipastikan seluruhnya terlaporkan dalam laporan keuangan.
“Selain itu, LKPP 2020 juga telah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui serangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 (RUU P2APBN) bersama DPR. RUU ini telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui hasil sidang Paripurna DPR, Selasa (07/09),” tutur Puspa.
Baca Juga: Hasil Survei Konsumen, Indeks Keyakinan Terhadap Kondisi Ekonomi Melemah
Adapun realisasi belanja APBN yang dilaporkan antara lain termasuk:
1. Realisasi belanja yang digunakan dalam alokasi program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp695,2 triliun.
2. Alokasi anggaran lainnya terkait program PC-PEN yang dialokasikan dan dibelanjakan melalui beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) senilai Rp146,69 triliun.
Baca Juga: Gubernur BI: Vaksinasi Adalah Game Changer bagi Pemulihan Ekonomi Nasional
Alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun adalah alokasi anggaran yang bersifat prioritas dan memberikan dampak signifikan bagi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah memberikan tagging/penandaan khusus untuk memudahkan pemantauan realisasi dan outputnya.
Sedangkan alokasi anggaran lainnya yang masih terkait program PC-PEN sebesar Rp146,69 triliun digunakan antara lain untuk penanganan Covid-19 di internal K/L, biaya burden sharing yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah, serta program belanja subsidi tidak dilakukan tagging.
Baca Juga: Masalah di RU IV Cilacap, Pertamina: Semua Rekomendasi BPK Telah Diselesaikan