Aplikasi SOS di Pemprov Sumsel Belum Dapat Diandalkan, Ada Potensi Kurang Penetapan Pajak Rp3,7 Miliar

BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

a. Menutup akses, perubahan database dan blokir kepada yang tidak berhak;

b. Menyusun mekanisme pengamanan terhadap akses dan perubahan database, minimal mengatur otorisasi perubahan database dan secara berjenjang serta penggunaan dokumen pertanggungjawaban atas perubahan database;

c. Mencabut User Id yang diberikan kepada TKS;

d. Pengangkatan/rekrument atas pegawai yang terlibat dalam kegiatan ke-SAMSAT-an berpedoman dengan UU terkait ASN;

e. Melakukan pembersihan data pada database Aplikasi SOS;

f. Melakukan validasi atas data potensi kekurangan penetapan pajak daerah sebesar Rp3.732.731.670,74 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, terdiri dari:

Baca Juga: OPM Memang Gila! Klaim Prada Yotam Bugiangge Bergabung, tapi Belum Pasti

1) BBN1, BBN2, denda dan bunga BBN sebesar Rp396.259.135,00;

2) PKB, denda dan bunga PKB sebesar Rp228.973.442,96;