Menerka Pemilu Bupati Kabupaten Bekasi: Politik Kekuasaan Tingkat Lokal

Ketiga, pendekatan pembuatan keputusan. Kita pasti bertanya, kenapa nama-nama tersebut bisa bermunculan di polling media sosial? Dan siapa yang sebenarnya membuat keputusan dalam menentukan calon untuk Bupati Bekasi di 2024 mendatang. Semua ini bukan lain karena adanya rekomendasi yang dilakukan beberapa parpol di Kabupaten Bekasi. Atau bisa saja nantinya bakal ada calon independen yang muncul.

Walau hanya sebatas polling biasa di media sosial, sampel polling semacam ini belum bisa menjadi tolak ukur dari masing-masing kubu yang bakal mengusung siapa calon Bupati Bekasi selanjutnya. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim menyatakan bahwa ia mengakui jika perkembangan politik menuju pilkada, memang sudah tercium baunya bahkan sudah bisa dirasakan. Termasuk dengan munculnya beberapa polling di sejumlah media online.

Baca Juga: Mengapa Sebuah Artikel Ditolak Jurnal Internasional? Ini Kata Asisten Profesor University of Notre Dame

Arif menuturkan “Polling cabup Bekasi tersebut masih banyak mengalami kekeliruan dalam hal metode yang diterapkan, dan masih perlu diperhatikan metode atau teknik polling-nya. Terutama terkait sampling yang di rasa belum begitu ideal”. Tuturnya dalam salah satu artikel bekasi.pojoksatu.id.

Memang munculnya polling semacam itu sarat akan memiliki kepentingan tertentu. Dalam polling tersebut nama H.Romli perwakilan dari parpol Demokrat memiliki 216 suara dengan presentasenya 53,6%, sedangkan diurutkan kedua terdapat nama Ahmad Taufik memperoleh 117 suara dengan presentasenya 29,0% sebagai perwakilan tokoh pemuda.

Sosok lain yang muncul juga tak kalah serunya. Yakni hadirnya Wartawati ternama asal Kabupaten Bekasi yakni Siti Mariam atau lebih akrab dipanggil dengan Mpo Mariam untuk maju pencalonan melalui jalur idependent. Kesiapan-kesiapan stakeholder lainnya seperti BAWASLU dan KPU Kabupaten Bekasi juga tak kalah serunya.

Baca Juga: Dodi Reza Harus Kerja ekstra Keras untuk Rebut Simpati Masyarakat Sumsel

Dalam mengantisipasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat dengan KPUD setempat. Hal ini dilakukan untuk memantau kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Ketua Komisi I DPRD, Ani Rukmini mengatakan, “Sangat perlu di antisipasi kemungkinan-kemungkinan Pilkada di 2024, sehingga jika hal itu terjadi, maka semua leading sektor dalam pesta demokrasi itu sudah siap. Tujuannya agar pemerintah daerah mampu menjadikan pesta demokrasi ini sebagai sebuah agenda dalam perencanaan anggaran.”

Pihaknya juga berharap agar tahap-tahapan kegiatan dalam mengantisipasi Pilkada di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik kepada semua pihak. Sehingga jika sudah dikoordinasikan, semua bisa dipersiapkan dan disinkronisasikan, apalagi dalam segi anggaran kebutuhan Pilkada tersebut. Setelah banyaknya persiapan di lakukan dari beberapa stakeholder, kita juga perlu memperhatikan terkait sikap kita sebagai pemilih nanti dalam mengikuti pesta demokrasi yang bakal berlangsung di Kabupaten Bekasi.

Jika banyaknya muncul nama calon Bupati Bekasi, kita mesti mengetahui bagaimana kualitas mereka, apakah mereka itu benar-benar memiliki kualitas sebagai pemimpin atau tidak? Dan apakah sesuai dengan yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi di masa yang akan mendatang?

-----------

Artikel merupakan sebuah opini yang ditulis oleh Annas Eka Wardhana, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pandangan dan kebijakan redaksi klikanggaran.com.

---------