Menerka Pemilu Bupati Kabupaten Bekasi: Politik Kekuasaan Tingkat Lokal

Klikanggaran.com-- Dalam buku yang ditulis oleh Efriza yakni “Kekuasaan Politik Perkembangan Konsep, Analisis, dan Kritik”, mengatakan jika konsep kekuasaan itu ditempatkan sebagai pemikiran politik sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya kekuasaan dilihat sebagai suatu hakikat politik. Dengan demikian, proses politik ialah suatu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan satu dengan yang lain didasarkan atas kekuasaan.

Politik sendiri adalah perjuangan untuk dapat memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan suatu kekuasaan.

Interpretasi politik dengan berdasarkan pada konsep kekuasaan itu, telah memberikan sifat kepada salah satu displin ilmu sosial yakni ilmu politik sebagai sebuah ilmu tentang kekuasaan. Secara khusus, ilmu ini menekankan peranan kekuasaan sebagai sebuah konsep politik dalam ilmu politik atau dalam kehidupan sosial sehingga nantinya antara kekuasaan dan politik akan mempunyai keterkaitan erat.

Baca Juga: SOP Penagihan Piutang PBB Pemprov DKI Jakarta Belum Lengkap, Lalu Gimana Nagihnya?

Jika tidak berhati-hati dalam memahaminya kita bisa saja salah menafsirkan atau bahkan terjerumus dalam pusaran setan kekuasaan. Menurut Peter Merkl, politik dapat menjelma menjadi “a selfish grab of power, glory, and riches” (suatu perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Atau secara singkatnya adalah perebutan kekuasaan, tahta dan harta).

Menurut Prof. H. Kacung Marija, MA., Ph.D (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya) mengatakan “Politik itu acapkali dipahami sebagai kekuasaan, oleh karena itu tidak jarang jika kekuasaan juga dipahami secara negatif, seperti adanya kesemena-menaan dan adanya suatu dominasi atas orang atau sekelompok orang.”

Padahal, kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan etika dan pertanggungjawaban. Karena konsep kekuasaan semestinya tidak dapat dipisahkan dari suatu konsep legitimasi, yakni kekuasaan yang berkeabsahan.

Baca Juga: Majelis Hakim Dinas Luar Kota, Sidang Gugatan Limbah TTM Chevron Ditunda

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang paling berkuasa (principal), yaitu rakyat.

Namun bagaimana konsep kekuasaan itu tercipta?

Sebetulnya dasar kekuasaan akan melekat secara inheren pada setiap diri manusia. Secara manusiawi, manusia memiliki keinginan mutlak terhadap hal yang berbau kekuasaan, meskipun level pada kepemilikan kekuasaan yang diperolehnya bisa bervariasi. Ketertarikan terhadap kekuasaan bersumber dari apa yang ia inginkan untuk mencapai sebuah tujuan yang hendak direalisasikan.

Sebagai konsekuensinya, seseorang akan dengan mudah untuk terus berusaha dan salah satu tindakan yang termudah ialah dengan memaksakan kemauannya kepada orang lain.

Baca Juga: Kepala Dinkes Kepulauan Meranti Ditetapkan Tersangka Korupsi Swab Antigen

Adanya daya paksa semacam ini akan dipergunakan dengan cara mengendalikan orang lain namun ia tetap mengutamakan keselamatan kepada dirinya alias mengamankan posisi suatu jabatan yang ia dapatkan nantinya ketika kekuasaan berhasil diraih.

Dengan adanya penjelasan semacam ini, kita akan lebih mudah melihat ketika nantinya salah satu paslon Bupati Kabupaten Bekasi terbaru mempunyai kekuasaan atas orang yang nanti menjadi lawan atau kawan saat kontes pemilu berlangsung akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu meskipun itu bertentangan dengan keinginan lawan atau kawan politik sebelumnya. Karena orang yang bisa melakukan hal semacam itu adalah orang yang berkuasa. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia.