Menerka Pemilu Bupati Kabupaten Bekasi: Politik Kekuasaan Tingkat Lokal

photo author
- Sabtu, 18 September 2021 | 19:05 WIB
gedung kantor KPUD Kab Bekasi (KPUD Kabupaten Bekasi)
gedung kantor KPUD Kab Bekasi (KPUD Kabupaten Bekasi)

Kekuasaan senantiasa ada atau melekat dalam setiap diri manusia, walaupun selalu ada kekuasaan yang tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Kekuasaan secara umum bisa saja ditunjukan untuk melibatkan aksi seseorang dalam melawan harapan atau keinginan yang lain. Karena kekuasaan itu mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh kepadanya dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain.

Baca Juga: Banjir Itu, Karena Penanganan Banjir di Pemprov DKI Jakarta Belum Mengacu pada Perencanaan yang Jelas?

Lalu bagaimana kekuasaan itu dapat diperoleh? Dalam negara demokratis semacam Indonesia, sumber kekuasaan berasal dari kedaulatan yang diperoleh para pemimpin melalui pemilihan yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Model-model pemilihan ini tidak selalu bersifat pemilu. Bisa saja ke depannya akan seperti lottocracy (kembali kepada zaman Yunani kuno dengan beragam perubahan). Pemilu sendiri telah ada atau dijalankan sejak masa perabadan Yunani kuno, sekitar abad ke IV sebelum masehi. Masyarakat di masa itu telah mendapatkan hak-hak politiknya dalam pemerintahan. Rakyat sudah mampu memilih sendiri secara langsung mengenai siapa yang menjadi pemimpinya, mereka juga sudah mengetahui kebutuhan apa yang ia inginkan.

Pemerintahan ala monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang terdiri dari kaum ningrat sebagai anggotanya. Sehingga, bibit demokrasi akan terlihat dalam suatu sistem pemerintahan dan berlanjut ketika pemimpin terakhir diusir dari tahtanya, dan nantinya kaum ningrat dan rakyat akan berkelahi lalu diselesaikan dengan sebuah perundingan 12 meja.

Baca Juga: Dilihat dari Laporan Bank Indonesia, Permintaan Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat Bulan Ini

Hal ini lazim terjadi pada negara yang memiliki sistem demokrasi seperti Indonesia. Dimana expert power (kekuasaan keahlian) atau pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku dari jabatan tersebut.

Di awal tulisan ini seringkali terlihat membahas bahwa kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap lapisan masyarakat. Walaupun begitu, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.

Dan dari sini saja telah jelas jika kekuasaan sebetulnya dapat diukur. Tetapi, bagaimana dan alat ukur apa terkait seseorang yang akan berkuasa di Kabupaten Bekasi? Walaupun pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi baru akan dilaksanakan kurang lebih dua tahun lagi, tepatnya 27 November 2024. Akan tetapi, nama calon bupati (cabup) Bekasi sudah mulai bermunculan melalui banyak polling di media sosial (medsos).

Baca Juga: Ya Allah, Edi, Penderita Tumor Ganas, Hanya Bisa Terbaring Lemas. Yuk Galang Bantuan untuk Pengobatannya!

Berdasarkan urutan polling yang beredar di medsos nama-nama seperti Alm. Eka Supria Atmaja, Arya Dwi Nugraha, Budiyanto, Romli, Nyumarno, Obon Tabroni, Imam Hambali, Jamil, Mia Eldabo, dan lain sebagainya. Nama-nama polling itu bisa dibilang orang-orang memiliki tapuk kekuasaan di Kabupaten Bekasi. Latar belakang mereka juga berasal dari berbagai parpol. Ada yang dari Golkar, Demokrat, PKS, PDIP, dan lain sebagainya.

Untuk dapat mengukur tentang siapa yang berkuasa diperlukan beberapa pendekatan yang bisa digunakan.

Pertama, pendekatan posisional. Pendekatan ini adalah pendekatan melihat siapa orang yang sedang berkuasa atau masih berpengaruh di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sebelum Alm. Eka Supria Atmaja meninggal dunia, beliau masih digadang-gadang untuk kembali maju pada kontes pemilu Bupati Bekasi tahun 2024. Akan tetapi setelah kepergiaannya, kini kursi Bupati Bekasi mengalami kekosongan. Alhasil wajah-wajah baru akan bermunculan dalam mewarnai kontensasi pemilu nantinya.

Baca Juga: Waduh, Beli Bali? Bali Dijual untuk Bayar Utang Luar Negeri? Apa sih Maksudnya?

Kedua, pendekatan reputasional, pendekatan ini dilakukan dengan mewawancarai atau snowball untuk mengetahui siapa diantara nama-nama yang muncul di polling atas paling berpengaruh. Tetapi, menurut pendapat penulis dari nama-nama di atas hanya memiliki pengaruh pada bagiannya masing-masing atau hanya berpengaruh di parpolnya saja. Reputasi di tengah masyarakat belum begitu terlihat jelas. Jangankan nama atau wajahnya, reputasi kinerjanya saja masyarakat belum mengetahui sama sekali.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Nilai-Nilai HAM: Antara Janji Moral dan Kenyataan Sosial

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:38 WIB

Dugaan Perjudian di Gacha Game dan Loot Box di Indonesia

Minggu, 14 Desember 2025 | 14:51 WIB

PKB Blunder, M Nuh dan Nusron Berkibar

Jumat, 12 Desember 2025 | 19:39 WIB

Konflik di PBNU dan Hilangnya Ruh Khittah Ulama

Senin, 8 Desember 2025 | 16:19 WIB

OPINI: Ketika Rehabilitasi Menyalip Pengadilan

Kamis, 4 Desember 2025 | 12:25 WIB
X